Kepala daerah korupsi, Mendagri minta salahkan orang bukan sistem

Kepala daerah korupsi, Mendagri minta salahkan orang bukan sistem. Mendagri menolak jika disebut tidak ada ketegasan untuk mencegah korupsi di institusi negara atau daerah. Dia menekankan masyarakat agar tidak menyalahkan institusi melainkan pejabat yang melakukan korupsi.

Intan Umbari Prihatin
Oleh Intan Umbari Prihatin - Reporter
Kepala daerah korupsi, Mendagri minta salahkan orang bukan sistem
Wali Kota Tegal ditahan KPK. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno menambah panjang daftar kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bunda Sitha sapaan akrabnya, terjerat kasus dugaan suap pengadaan alat kesehatan dan pengelolaan dana kesehatan RSUD Kardinah, Tegal.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah berulang kali berharap agar tidak ada lagi pejabat negara, pejabat daerah, dan PNS yang terjaring KPK. Namun kenyataannya, harapan itu belum dikabulkan. Meski begitu, Mendagri menolak jika disebut tidak ada ketegasan untuk mencegah korupsi di institusi negara atau daerah.

"Saya sudah tiga tahun ini bilang ya mudah-mudahan ini yang terakhir terus. Kita sudah tegas," kata Tjahjo usai menghadiri akad nikah anak Kepala BNN Budi Waseso dan Kepala BIN Budi Gunawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9).

Dia menekankan masyarakat agar tidak menyalahkan institusi melainkan pejabat yang melakukan korupsi. "Yang salah bukan sistemnya, lembaganya, yang salah orangnya," pungkas dia.

Mendagri juga sudah menunjuk Nursoleh sebagai Plt Wali Kota Tegal. "Sudah-sudah diganti Pltnya," singkatnya.

Rekomendasi