Mereka dibuat gerah kabar jutaan buruh China ilegal serbu Indonesia

Belakangan ini isu serbuan tenaga kerja asing asal China kembali bergema di dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, kabar menyebut jika 10 juta buruh China menyerbu Indonesia secara ilegal.Kabar tersebut pun praktis membuat gerah sejumlah pihak tak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Direktorat Jenderal Keimigrasian.Secara tegas, Jokowi menyebut jika warga China yang selama ini masuk ke Indonesia didominasi oleh para pelancong. "Jangan diplesetkan, itu turis, yang dari Tiongkok itu turis, jangan diplesetkan mentang-mentang medsos tidak banyak diawasi," tegas Jokowi beberapa waktu lalu.Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah tengah serius menarik wisatawan mancanegara (wisman) asal China. Targetnya, 10 juta turis asal China datang ke Indonesia."Dari China itu, setiap tahun keluar 150 juta turis, yang banyak menyerap itu Amerika dan Eropa. Saya minta khusus dari China 10 juta," kata Jokowi.Jokowi mengaku sudah menandatangani perjanjian dengan Pemerintah China terkait peningkatan kunjungan wisman asal negeri tirai bambu itu ke tanah air.Sedangkan, untuk tenaga kerja sendiri, Jokowi mengungkapkan terdapat 21.000 asal China."Banyak yang bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 juta juga itu yang ngitung kapan? Itungan kita 21.000. Sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," ungkapnyaMenurut Jokowi, rumor 10 juta tenaga kerja asing masuk Indonesia dianggapnya salah sasaran. Sebab, angka sebesar itu merupakan target dari pemerintah untuk dapat mendatangkan turis ke Indonesia.

"10 Juta turis yang diharapkan masuk dari Tiongkok ke Indonesia. Amerika paling gede sekarang, nomor dua Uni Eropa. Ini urusan turis, bukan urusan tenaga kerja. Mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil. Jangan sampe rumor berkembang dimana-mana," ujarnya.Hal senada pun diungkapkan Dirjen Keimigrasian Ronny Frankie Sompie.Ronny mengungkapkan pihaknya sudah membuat sekitar 131 lokasi pemeriksaan tenaga kerja asing sebelum masuk ke Indonesia. hal itu diperketat dengan sekitar 60 pos lintas batas negara."131 terdiri dari 29 di bandara, 102 di pelabuhan," ungkapnya.Seakan tak mau disebut kecolongan, Ronny mengungkapkan pengawasan tak hanya dilakukan secara manual melainkan dengan sistem teknologi informasi."Pengawasan dengan IT, siapa saja orang asing yang harus ditolak dan ditangkal. Kita juga melakukan setiap hari ada saja orang asing dan Indonesia. Indonesia akan ke luar negeri, bahwa kebutuhan, kita konfirmasi secara online oleh BNP2TKI kita akan cegah mereka yang tidak terkonfirmasi," pungkasnya.