Kasus OTT Bupati Banyuasin, KPK selisik penikmat uang suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik kemungkinan dinas-dinas di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dijadikan mesin ATM bagi Bupati Yan Anto Ferdian. Selain itu KPK juga menelusuri dugaan uang suap yang diperoleh Yan Anto turut mengalir ke keluarganya dan partai tempat dia bernaung, Golkar."Itu bisa saja, informasi itu masih dikembangkan supaya informasi tidak salah," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Senin (5/9). Menurut Basaria, siapa pun pihak yang diduga turut terlibat, sudah pasti akan dipanggil ke KPK untuk menjalani pemeriksaan termasuk dengan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin."Kemungkinan pasti berhubungan dengan bupati, atau semua berhubungan kasus ini pasti akan diperiksa siapa pun orangnya," ujarnya."Pengembangan masih dilakukan apakah itu ke partai apakah ada ke link gubernur apakah link ke orang tua yang dulu juga bupati tempat lainnya ini juga masih dikembangkan penyidik. Ini masih awal," tutupnya.Seperti diketahui, Minggu pagi (4/9) Bupati Banyuasin Yan Anton diciduk KPK atas dugaan penerimaan suap terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Banyuasin. Yan Anton bekerja sama dengan Rustam, Kasubag rumah tangga sekretaris daerah, Kepala Dinas Pendidikan Umar Usman dan Sutaryo Kasie pembangunan peningkatan mutu pendidikan untuk memberikan proyek di dinas pendidikan kepada Zulfikar Marahami, direktur CV Putra Pratama.Untuk bisa terkoneksi dengan Zulfikar, Yan Anton mengandalkan Kirman, pengepul yang biasa menghubungkan kebutuhan pemerintah daerah dengan pengusaha. Keenam orang ini akhirnya diciduk oleh KPK di beberapa titik di Sumatera Selatan dan Jakarta.Akibat perbuatannya ini, Zulfikar dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor.Sedangkan untuk Yan Anton Ferdian, Rustami, Umar Usman, Kirman, dan Sutaryo disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.