Di depan akademisi, Megawati ungkap lepasnya Pulau Sipadan & Ligitan

Presiden ke lima RI, Megawati Soekarnoputri, diberikan gelar Honoris Causa dari Universitas Padjajaran. Megawati menilai gelar ini sekaligus penghargaan untuk Kabinet Gotong Royong. "Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para menteri yang telah membantu saya dengan memberikan pengabdian kepada bangsa ini," ujar Megawati saat berada dalam acara 'Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Politik dan Pemerintahan", Rabu (25/5). Megawati mengajak masyarakat untuk menampilkan demokrasi politik yang lebih terbuka, tanpa disintegrasi, dan berdiri kokoh melalui pelembagaan politik. Dalam kesempatan tersebut, Mega menyampaikan pertanggungjawaban sejarah atas berbagai persoalan penting ketika ia menjabat sebagai Presiden. Pertama, Megawati memfokuskan pembahasannya terhadap sengketa Sipadan dan Ligitan. Kedua, Pulau Nipah dan yang terakhir proyek LNG tangguh antara Indonesia dengan RRC. "Pada saat saya menjadi Presiden, saya memerintahkan menteri luar negeri untuk terus memperjuangkan agar Sipadan dan Ligatan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Akan tetapi, argumentasi yang diterima Mahkamah Internasional bukan karena Malaysia yang lebih dahulu masuk ke Sipadan atau Ligitan," jelasnya. Bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional adalah dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris, negara yang menjajah Malaysia, dan menjadi bagian dari commonwealth, paling awal masuk Sipadan Ligitan dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu. Sedangkan Indonesia dianggap tidak memiliki hak atas wilayah kedua pulau tersebut, karena Belanda, negara yang menjajah Indonesia, hanya terbukti pernah masuk ke Sipadan Ligitan, namun hanya singgah sebentar tanpa melakukan apapun. "Dan putusan Mahkamah Internasional tersebut kebetulan ditetapkan pada tahun 2002, saat saya menjabat sebagai Presiden," imbuhnya. Megawati juga membahas perihal Pulau Nipah. Kala itu, cerita Mega, Pulau Nipah berbatasan dengan singapura. Nipah hampir tenggelam, namun Megawati menunjukkan kepada Singapura bahwa Pulau Nipah adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Terakhir adalah soal proyek LNG tanggung antara Indonesia dengan RRC yang kala itu Megawati melakukan lobi diplomatik 'Lenso Bengawan Solo' secara langsung dengan Presiden RRC, Jiang Zemin. "Itulah beberapa hal yang ingin saya luruskan. Catatan sejarah lainnya disusun oleh para menteri Kabinet Gotong Royong. Saya ingin tekankan sekali lagi betapa penting sejarah bagi kehidupan bangsa ini ke depan, terutama keputusan-keputusan politik untuk mengelola pemerintahan dan negara," papar dia.