Ketua DPR minta aparat hentikan konflik horizontal di Tolikara

Penyebab konflik sosial itu dianggap karena pembagian bantuan dana Respek dinilai tidak adil antar distrik.

Dieqy Hasbi Widhana
Oleh Dieqy Hasbi Widhana - Reporter
Ketua DPR minta aparat hentikan konflik horizontal di Tolikara
Konflik Tolikara. ©twitter.com

Ketua DPR Ade Komarudin ‎berharap bentrokan berdarah yang terjadi di Distrik Gika dan Panaga, Kabupaten Tolikara, sejak 9 April lalu‎ bisa segera didamaikan. Sebab jika tidak akan memunculkan masalah baru. "Tentu kita serahkan itu kepada aparat keamanan, kepolisian untuk bisa segera menuntaskan konflik horizontal. Saya kira supaya tidak mengembang ke mana-mana. Saya percaya kepada aparat kepolisan dan tentara dapat menyelesaikan soal itu," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4). Politikus Golkar ini mengaku kaget atas munculnya peristiwa konflik sosial tersebut. Saat dia berkunjung, tidak ada sinyal akan muncul bentrokan dan mengakibatkan 32 warga terluka dan satu tewas."Saya baru saja pekan lalu ke Papua. Saya tidak mendapatkan tanda-tanda itu," tuturnya.Seperti diketahui sebelumnya penyebab konflik sosial itu dianggap karena pembagian bantuan dana Respek dinilai tidak adil antar distrik. "Karena telah berlangsung sejak 9 April hingga kini, akhirnya BPBD Kabupaten Tolikara melaporkan kejadian ini kepada posko BNPB dan meminta bantuan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, di Jayapura, Minggu (24/4). Menurut Sutopo, satu korban tewas dalam bentrokan itu adalah David Manipo (24). Sedangkan 17 warga luka berat, 15 orang luka ringan, dengan kerugian materi adalah 95 unit rumah terbakar. "Selain itu juga kerusakan pertanian, penjarahan ternak, dan kehilangan harta benda, yang mana kerugian keseluruhan masih dalam perhitungan BPBD," ujar Sutopo. Menurut Sutopo, BPBD Tolikara, SKPD, TNI, dan Polri telah berada di lokasi konflik dan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Namun potensi konflik masih tinggi karena diduga ada dendam di kedua belah pihak. Namun BPBD dan pemerintah daerah telah melakukan penanganan darurat. Sayangnya, APBD Tolikara yang terbatas membuat bantuan tersendat

Rekomendasi