Jokowi minta RUU Tax Amnesty tak ditunggangi wajib pajak nakal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dalam penyelesaian RUU Tax Amnesty atau Pengampunan pajak tidak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Presiden berharap dengan terselesaikan RUU ini bisa menggenjot devisa dan akan berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur."Presiden memberi pesan jangan dalam penyelesaian RUU Tax Amnesty ini dimanfaatkan oleh orang-orang, kelompok-kelompok atau golongan yang wajib pajak nakal," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/4).Dalam rapat konsultasi yang berlangsung alot, lanjut Pramono, Pemerintah dan DPR memandang bahwa penyelesaian Tax Amnesty ini sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintahan terutama ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan. Pemerintah, ujar dia memerlukan capital inflow (modal meningkat) untuk pembangunan infrastruktur."Kalau capital inflow itu segera masuk harapannya adalah maka ini bisa menaikkan devisa kita, kita bisa melakukan rekonsiliasi pajak dan juga sekaligus dana itu akan digunakan sebagai bagian dari dana dalam negeri yang akan digunakan untuk investasi dalam negeri," jelas Pramono. Pramono menambahkan, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki data yang sangat lengkap by name by passport terkait nama-nama orang yang menyimpan dana di luar negeri. Namun dengan adanya penyelesaiannya RUU Tax Amnesty Presiden menginginkan ada penarikan dana secara langsung ke dalam negeri. "Dengan rancangan UU Tax Amnesty ini diharapkan betul-betul ada capital inflow yang istilah presiden berbondong-bondong," tandasnya.