Banyak kejanggalan, Fadli ingatkan KPK lanjutkan usut Sumber Waras

Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak henti-hentinya menyatakan agar dugaan korupsi RS Sumber Waras ditelisik lebih jauh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Fadli, KPK tak boleh berhenti pada pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semata tapi melihat aspirasi masyarakat. "Saudara Ahok mengatakan tidak usah didengar. Jadi kalau dia mau mendengar, dengarlah apa yang menjadi laporan BPK itu. Saya kira laporan BPK itu sudah jelas saya juga semakin pelajari juga dari data-data yang tersedia bahwa kasus Sumber Waras ini merupakan satu potensi yang sangat besar untuk menjadi grand korupsi," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3). Ada potensi kerugian dalam kasus ini, kata Fadli. Pemprov DKI tidak memanfaatkan gedung berstatus hak guna bangunan (HGB) yang masa pakainya berakhir tahun 2018. Namun, kata dia Pemprov justru membeli lahan baru dengan nilai Rp 750 miliar. "Karena melibatkan angka yang cukup fantastik Rp 750 miliar dan ternyata lahannya itu HGB hak guna bangunan yang akan berakhir di tahun 2018 sehingga pemerintah DKI bisa menggunakan bangunan itu tanpa harus membeli di tahun 2018 sampai Rp 750 miliar dan itu angka yang cukup besar hampir satu triliun," jelas dia. "Sehingga perlu menjadi perhatian bersama belum lagi dari segi proses yang agak janggal pencairan dana dan sebagainya yang dilakukan bukan pada hari-hari biasa dan bukan hari kerja dan tutup anggaran pada tanggal 25 Desember dilakukan pada tanggal 30 Desember dan bank pada waktu itu sudah tutup dan ini," sambung dia. Tak hanya potensi kerugian negara, Fadli mengatakan jika lahan Sumber Waras sudah dibeli oleh sebuah perusahaan sebelumnya. "Saya kira banyak kejanggalan kejanggalan dalam proses tanah lahan dan juga sebetulnya sudah dibeli oleh sebuah perusahaan yang lain," kata dia. Karenanya dia meminta agar KPK perlu menindaklanjuti semua temuan agar kasus ini mendapat titik terang. "Saya kira ini perlu ada suatu batinnya khusus dalam hal ini KPK juga perlu meneliti secara cermat menindaklanjuti dan laporan-laporan masyarakat yang datang termasuk kepada saya," tukas politisi Gerindra ini.