Korupsi Sumber Waras

Hingga kini pembatalan itu tengah proses oleh biro hukum Pemprov DKI. Dalam proses tersebut juga dilibatkan komite pemberantasan korupsi.

Kasus lahan RS Sumber Waras, KPK belum dapat bukti tambahan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, kasus tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sebab, kata dia, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, belum melihat ada indikasi melawan hukum dari pembelian lahan RS Sumber Waras.

BPK beri lampu hijau Djarot lanjutkan pembangunan RS Sumber Waras. "Kemarin Saya juga sampaikan pada BPK, bahwa untuk lahannya tetap kita manfaatkan. Boleh, engak apa-apa. Sedangkan untuk temuan tindak lanjut BPK itu tetep kita tindak lanjuti," tandasnya.

Ahok lanjutkan pembangunan RS Sumber Waras tanpa APBD DKI. Ahok menambahkan, format kedua adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Salah satu yang dapat membantu dalam pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras adalah Asian Development Bank yang telah melakukan pengkajian di beberapa negara.

Sandiaga akan hati-hati agar tak ada kasus seperti Sumber Waras. Sandi menjelaskan, program-programnya ke depan akan melibatkan banyak pihak, antara lain lembaga hukum dan keuangan dari pemerintah, serta para ahli di tiap bidang.

Gugatan soal lahan Sumber Waras ditolak, Ahok bilang 'emang sah kok'. Pengadilan Negeri Jakarta Barat resmi menolak gugatan Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) dan memutuskan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) sah menjual lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke Pemprov DKI Jakarta.

Soal Sumber Waras, KPK ketemu BPK paling cepat 2 pekan lagi. "Kami pengen menggali itu. Yang kedua, yang kita gali dari informasi mereka adalah proyek-proyek yang kompensasi yang didanai, yang katanya off budget. Hasil telepon BPK dengan staf kami. Jadi di tingkat pimpinan kami belum bertemu," jelas Ketua KPK.

Ahok mempersilakan KPK kembali membahas kasus pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Namun, dia mengingatkan, lembaga antirasua itu telah melakukan pemeriksaan sebelumnya.

Jelang Pilkada, KPK enggan terbuka soal data baru kasus Sumber Waras. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo enggan blak-blakan terkait adanya data baru yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Agus khawatir pihaknya dianggap terkontaminasi.

Ketua KPK sebut BPK miliki data baru soal kasus Sumber Waras."BPK mengaku telah mendapatkan data dan fakta baru mengenai RS Sumber Waras. Pekan depan kita rencanakan untuk melakukan pertemuan," kata Agus Rahardjo. Kasus ini turut menyeret nama Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama.

Ratna meyakini dua kasus itu turut menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Lieus mengatakan sejak dilaporkan, penyidik tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap pihak pelapor atau terlapor

Tetapi untuk kasus Sumber Waras, Ahok melawan BPK dan tidak mengakui audit tersebut.

BPK dan KPK beda sikap soal pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

KPK dan BPK beda pendapat soal kerugian dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

KPK menegaskan tidak ada indikasi kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Kasus tersebut bisa saja dibuka kembali seperti halnya kasus Bank Century.

"Saya terus terang tidak paham pimpinan yang baru mengatakan tidak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum," ujarnya

"Saya kira kasus ini tinggal siapa yang melihat. Kalau mau ngejar Ahok, sampai kapanpun enggak kena," ujarnya

Dia mengaku heran dengan pimpinan KPK saat ini yang menyatakan Sumber Waras tak rugikan negara.