Proyek tol di Palembang terkendala, hingga Jokowi disalahkan

Progres pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya (Palindra) mengalami banyak kendala. Di antaranya faktor cuaca yang kini sudah masuk musim penghujan, dan belum kelarnya proses pembebasan lahan. Namun di luar itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Thomas Setiabudi Aden menyebut karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) jarang datang mengecek langsung ke lokasi.Dia lantas membandingkan progres pembangunan tol di Lampung yang sudah dikunjungi Jokowi sebanyak tujuh kali, sementara Palembang baru dua kali. Yang pertama saat groundbreaking pada 31 April 2015 dan bersamaan dengan masalah kabut asap September 2015."Memang sedikit terlambat dari Lampung. Di sana Jokowi sering datang," ungkap Thomas di Palembang, Kamis (25/2).Saat ini, pembangunan jalan baru mencapai 11,26 persen. Ditargetkan jalan itu dapat digunakan sebelum Asian Games 2018 mendatang.Menurutnya, kedatangan Jokowi dinilai bisa menambah semangat para pekerja. Dia pun berharap rencana kedatangan Jokowi pada 1 Maret 2016 tidak tertunda."Pak Jokowi mau datang ke Palembang, lihat Palindra. Kalau jadi 1 Maret nanti," pungkasnya.

Sementara itu Manajer Office PT Hutama Karya Darius menjabarkan, tol Palindra sepanjang 22 kilometer dimulai dari Jakabaring, Palembang melintasi Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir dan berakhir di Indralaya, Ogan Ilir. Pembangunannya terbagi dalam tiga tahap, yakni Palembang-Pemulutan sepanjang 7 kilometer, Pemulutan-Rambutan (5 kilometer), dan Rambutan-Indralaya (10 kilometer).Tol dilengkapi dua pintu keluar berada di Pemulutan dan KTM Rambutan. Gerbang keluar itu tembus ke Jalan Lintas Timur Sumatera Palembang-Indralaya.Dikatakan Darius, progres pembangunannya memang baru mencapai 11,26 persen. Namun menurut dia, pencapaian itu jauh di atas target pada Februari 2016, hanya berkisar 1,2 persen.Meski progresnya mencapai target, namun proses pembangunan tetap mengalami hambatan. Cuaca dan pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam mega proyek tersebut."Ya hujan atau cuaca, jadi kendalanya. Kalau hujan tidak bisa kerja. Mudah-mudahan cuaca bisa mendukung," ungkap Darius.Selain itu, pembebasan lahan juga masih menghantui penyelesaian pembangunan. Dari data yang diterimanya, luas lahan yang dibebaskan pemerintah baru mencapai 71,3 persen.

"Informasinya banyak lahan tumpang tindih, makanya lama dibebaskan. Tapi itu sedang diurus pemerintah," ujarnya.Untuk menyiasati agar pembangunan tetap berlanjut, PT Hutama Karya terlebih dahulu menggarap lahan yang sudah dibebaskan. Kemudian disusul dengan lahan yang baru diserahkan pemerintah.Dia menjelaskan, kondisi tanah yang dilintasi mayoritas merupakan rawa-rawa mencapai 17 kilometer. Kedalaman lumpur juga sangat dalam mencapai 40 meter. Kondisi ini membuat PT HK memilih metode menyedot lumpur dengan vakum. Kemudian, ditimbun menggunakan pasir dan dicor lalu diaspal."Lumpurnya disedot dulu baru bisa ditimbun, tidak bisa langsung. Ini kan konstruksi jalan, jadi tidak bisa asal," tutupnya.