Diduga banyak penyimpangan, Luhut sebut KPK bakal turun ke Batam

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut, Binsar Pandjaitan mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera turun ke Batam untuk menyelidiki kasus pengalokasian lahan di wilayah tersebut.

"KPK dan badan terkait akan datang dan mengaudit BP Batam. Banyak yang tidak beres di sini," kata Luhut di Batam, Kamis (18/2).

Carut marut masalah tanah dianggap menjadi satu penyebab perekonomian Batam tidak berkembang sesuai harapan, diduga ada permainan alokasi lahan. Ada pihak sengaja membeli alokasi lahan, untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan.

"Banyak tanah dimain-mainkan, itu menghambat. Kalau dibeli harus digunakan tidak untuk diperdagangkan lagi," ungkap Luhut.

Dia mengimbau aparat Badan Pengusahaan Kawasan Batam, sebagai pemegang hak alokasi lahan, agar segera mempersiapkan diri, bila KPK atau lembaga hukum lain turun tangan untuk mengaudit lahan.

"Saya minta otorita (BP Kawasan Batam) mulai bebenah, jangan sampai kena," imbaunya. seperti dilansir Antara.

"Diaudit, biar transparan semua. Tanah mana yang kosong, mana yang bisa dibeli. Sekarang tanah dialokasikan tapi tidak digunakan," sambung Luhut.

Kepala BP Kawasan Batam Mustofa menyatakan siap, jika KPK dan lembaga penegak hukum terkait melakukan audit BP kawasan Batam.

"Kami siap saja, silahkan saja. Kapanpun kami siap," ujarnya.

Menurut Mustofa mengaku selama ini pihaknya berupaya untuk bekerja maksimal dan profesional dalam pengalokasian lahan.

"Kami selalu bekerja profesional. Tetapi kalau dianggap ada yang tidak sesuai hukum, silahkan kami siap untuk diperiksa," tegasnya.