Politikus PDIP sebut paspor hitam supaya DPR dan pemerintah setara

Wacana paspor diplomatik atau paspor hitam yang diusulkan anggota DPR masih menuai kontroversi. Publik menilai, paspor hitam bagi anggota DPR tak mendesak untuk dikeluarkan.Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, paspor hitam itu bukan dalam rangka agar anggota dewan mendapatkan fasilitas mewah. Paspor hitam dibuat untuk kesetaraan anggota DPR dan pejabat eksekutif."Saya tidak dalam posisi 'oh dengan paspor hitam, paspor biru, itu akan dapat lebih fasilitas', itu tidak ada. Kita hanya ingin dapat kesetaraan," kata TB ketika ditemui di ruangan Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/2).Menurut politikus PDIP ini jika DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan, maka tidak masalah jika hanya mendapat paspor dinas. Namun jika hendak melakukan misi diplomatik, kata dia, paspor hitam juga diperlukan oleh anggota DPR."Ketika anggota DPR lakukan pengawasan ya enggak apa-apa pakai paspor dinas, toh hanya datang ke kedutaan-kedutaan (KBRI), konsuler. Tapi ketika melakukan misi diplomatik, ya jangan paspor dinas. Itu artinya kesetaraannya enggak ada," ujarnya.Dia mencontohkan, ketika seorang anggota DPR berada di sebuah acara diplomatik, maka dia harus punya hak imunitas layaknya diplomat. Hal itu katanya merupakan bentuk perlindungan."Kalau saya sebagai anggota DPR dikirim dalam sebuah acara diplomat, mau bicara, kan harus punya hak (imunitas) itu, itu untuk perlindungan terhadap mereka yang menjadi utusan," kata dia."Negara ini kan memerintahkan, kita ini garda yang merupakan bagian dari misi diplomat. Kalau dulu kan tidak ada kerja sama antar parlemen itu," tambahnya.