Politikus PDIP sebut seragam hitam putih tak ubah mental PNS

"Pastinya pemerintah harus fokus pada kebijakan yang efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat," harapnya.

Dieqy Hasbi Widhana
Oleh Dieqy Hasbi Widhana - Reporter
Politikus PDIP sebut seragam hitam putih tak ubah mental PNS
Ilustrasi PNS. ©2014 Merdeka.com

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meninjau ulang kebijakan agar PNS wajib memakai seragam hitam putih setiap hari Rabu seperti yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab menurutnya tidak ada urgensinya dan tidak ada kaitannya penambahan seragam baru PNS ini dengan peningkatan kerja."Apa urgensinya? Apa relevansinya? Pemerintah mohon tinjau kembali kebijakan PNS wajib memakai seragam hitam putih seperti Jokowi," kata Arteria saat dihubungi, Jumat (12/2). Arteria sependapat jika alasan Mendagri bukan untuk meniru seragam yang biasa dikenakan oleh Presiden Jokowi, melainkan agar PNS ini terlihat rapih. Namun, menurutnya bukan itu yang diperlukan oleh PNS dalam meningkatkan kinerja dan etos kerja PNS. "Aparatur (PNS) itu yang harus diubah adalah karakter dan mentalitasnya dari yang dilayani menjadi melayani. Tidak cukup dengan pakai hitam putih dan bisa mengubah etos kerja PNS,"? ujarnya. Politisi PDIP ini juga menilai, seragam dinas PNS yang ada sebelumnya, yakni seragam krem dan busana batik, sudah menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga dia lebih setuju dengan seragam dinas yang sudah ada sebelumnya dibandingkan adanya penambahan seragam dinas baru seperti Jokowi ini. "Kalau mau dan sesuai amanat nawacita dan trisakti, lebih baik pakai batik atau pakaian yang cerminkan identitas kearifan lokal setempat. Jadi kepribadian Indonesianya dapat," tuturnya. Meskipun pengadaan seragam dinas Jokowi ini tidak membebani APBN saat ini karena sudah di anggaran pada APBN sebelumnya serta dikhawatirkan menjadi bahan bancakan pemda, pemerintah harus lebih fokus pada kebijakan yang lebih efektif dan lebih dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti memberantas korupsi yang kian marak di pemda."Pastinya pemerintah harus fokus pada kebijakan yang efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat," harapnya.

Rekomendasi