PAN tolak renovasi Gelora Bung Karno yang habiskan dana Rp 500 M

Ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap memaparkan pendapat akhir fraksinya menjelang sidang paripurna pembahasan dan pengesahan RAPBN 2016. Dia mengingatkan, setiap pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dan mitra kerja (kementerian), harus dilaksanakan. Terutama program-program pemberdayaan petani dan nelayan.

Pihaknya meminta program lain yang tidak bersentuhan dengan rakyat kecil ditunda terlebih dulu. Semisal rencana renovasi Gelora Bung Karno.

"Dalam hal rencana renovasi Gelora Bung Karno (GBK) yang diusulkan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp 500 miliar, Fraksi PAN secara tegas menolak usulan tersebut, mengingat kewenangan pengelolaan GBK bukan berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga, melainkan berada di bawah pengelolaan Sekretariat Negara," terangnya.

Tidak hanya itu, PAN juga menyoroti alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dinilainya tidak tepat.

"Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara hanya bisa diberikan kepada BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan Pangan. Dan haram hukumnya digunakan untuk membayar utang," ucapnya.

Tidak hanya itu, fraksinya juga mengkritik rencana pemangkasan anggaran di kementerian yang strategis. Semisal pemotongan alokasi belanja pertahanan. Dia punya alasan kuat menolak pemangkasan anggaran pertahanan.

"Betapa pun kita melakukan penguatan terhadap TNI kita sebagai back bond dari pertahanan negara. Kemampuan alutsista pertahanan kita secara pasti harus mencapai Minimum Essential Force," tuturnya.