Pencopotan Komjen Budi Waseso menyisakan banyak cerita

Komjen Budi Waseso resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Dia bertukar jabatan dengan Komjen Anang Iskandar sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.Hanya sembilan bulan, mantan Kapolda Gorontalo itu menjabat sebagai orang nomor 3 di Mabes Polri. Namun sepak terjangnya bagi sebagian kalangan telah membuat gaduh. Apalagi kalau bukan aksinya menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan kemudian menjadikan tersangka Ketua KPK Abraham Samad dalam kasus pemalsuan dokumen. Sejak itulah dia mendapat panggilan 'Buwas' yang merupakan singkat dari namanya.Bareskrim di bawah kepemimpinannya seperti menjadi monster yang menakutkan apalagi kemudian dia juga menjadikan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi payment gateway. Bareskrim juga mengusut kasus pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi yang mengakibatkan Ketua KY Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurraham Syahuri menjadi tersangka.Satu lagi, kasus yang memicu kontroversi adalah pencemaran nama baik yang dilaporkan pakar hukum pidana Romli Atmasasmita yang membuat dua aktivis ICW Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo menjadi saksi. Budi Waseso seolah menjadi musuh bagi para aktivis antikorupsi.Namun, bukan kasus-kasus itu yang membuat Budi Waseso akhirnya dicopot. Kasus terakhir yang diusut Bareskrim yakni pengadaan 10 crane di PT Pelindo II diduga menjadi penyebabnya. Dirut PT Pelindo Richard Joost Lino tidak terima kantornya digeledah penyidik Bareskrim yang dikawal polisi bersenjata lengkap.Lino menelepon Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil terkait penggeledahan itu dan mengancam mundur dari Pelindo. Wapres Jusuf Kalla yang sedang berada di Seoul, Korea Selatan, sampai menelepon Budi Waseso dan meminta penjelasan kasus itu.Namun Budi Waseso bergeming. Menurut dia, kasus pengadaan 10 crane hanya menjadi pintu masuk bagi kasus korupsi yang lebih besar dengan nilai mencapai 180 triliun. Dia menegaskan, apa yang dilakukan penyidik murni penegakan hukum.

Isyarat pencopotan Budi Waseso muncul dari Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang menyebut penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan membuat kegaduhan yang menghambat perekonomian. Namun, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan tidak ada pergantian Kabareskrim.Meski begitu, pencopotan Waseso akhirnya terjadi. Kapolri sempat bingung mencari siapa pengganti Waseso karena dia tidak ingin membuat ada jenderal bintang tiga di Mabes Polri yang menganggur, karena masa pensiun Waseso masih lama.Awalnya, Nama Irjen Saud Usman Nasution yang menjadi kandidat. Namun karena Saud akan memasuki masa pensiun dalam lima bulan lagi, pilihan beralih ke Komjen Suhardi Alius. Sayangnya, mantan Kabareskrim itu dicoret karena kondisinya yang sedang sakit. Akhirnya, pilihan jatuh ke Komjen Anang Iskandar yang sudah tiga tahun menjabat kepala BNN. 'Tukar guling' jabatan pun terjadi dan pelantikan keduanya dilakukan Senin (7/9) kemarin."Bintang tiga lain yang kompetensi Bareskrim hanya tiga, Anang, Saud Usman dan Suhardi Alius. Suhardi sakit, Saud lebih singkat masanya daripada Anang. Jadi jatuhnya ke Anang. Sudah pilihan yang tepat," kata Badrodin usai Sertijab di Mabes Polri, Senin (7/9).

Di tengah pencopotan ini, muncul isu peran Jusuf Kalla sebagai orang yang menginginkan pencopotan Waseso. Sumber merdeka.com di lingkungan Istana menyebutkan bila pergantian Budi Waseso dilakukan saat last minute. Pencopotan Waseso sebenarnya tidak direncanakan sebelumnya."Bahwa memang pergantian Buwas itu last minute, tidak ada rencana sebelumnya. Faktornya memang karena kasus Pelindo II," kata sumber tersebut, Jakarta, Senin (7/9).Menurut dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla marah ketika Bareskrim melakukan penggeledahan di kantor dan ruangan Direktur Pelindo II RJ Lino. Hal itu kemudian mengakibatkan JK menelepon Budi Waseso untuk menanyakan soal kasus tersebut."Karena kasus Pelindo II itulah yang membuat Wapres marah. Presiden juga kurang berkenan atas cara-cara Bareskrim," jelasnya.Atas dasar itulah Komjen Pol Budi Waseso dimutasi dari jabatannya sebagai Kabareskrim. Pergantian ini dilakukan dengan mendesak sehingga prosesnya juga tidak biasa. "Tapi karena memang ini bukan proses yang biasa atau proses yang melalui prosedur, maka keputusan ini memang ada yang menabrak prosedur juga. Buwas ditempatkan di BNN tanpa melalui TPA. Padahal harusnya sesuai prosedur melalui TPA terlebih dahulu," tutupnya.

Pencopotan Waseso juga menuai penolakan dari politikus PDIP. Mereka ramai-ramai menyuarakan ada intervensi di balik pencopotan ini dan menuding ada upaya untuk mencegah Bareskrim mengusut kasus korupsi di Pelindo.Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menilai Waseso adalah korban dari kekuasaan pusat-pusat bisnis yang diperkarakan olehnya. "Ya memang kasusnya ini muatan politis, jadi mutasi Buwas bukan mutasi biasa, tapi mutasi ini akibat dari penanganan sebuah perkara. Ya Buwas korban kekuasaan pusat-pusat bisnis, kata Trimedya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9)."Buwas korban dari penanganan kasus Pelindo. Dan Komisi III akan buat Pansus Pelindo. Agar kasus yang ditangani oleh Buwas bisa jalan terus, ujar Trimedya.Sedangkan Wapres JK membantah ada intervensi. Menurutnya Waseso lebih cocok jadi kepala BNN karena kejahatan narkoba di Indonesia sangat banyak."Kejahatan narkoba lebih banyak untuk ditangkap, jadi kan bagus di kelas sana (BNN)," kata JK di Kementerian PU-Pera, Jakarta, Kamis (4/9).Oleh karena itu, kata JK, pergantian Budi Waseso dari Kabareskrim merupakan hal yang biasa. "Menteri saja ditukar-tukar apalagi polisi," katanya.JK pun membantah kalau mutasinya Budi Waseso karena ada tekanan dari partai politik. "Enggak ada. Apa unsur politisnya? Enggak ada. Profesionalisme saja yang baik," ucapnya.