Kabareskrim dicopot

Menurut Kapolri, kasus-kasus itu justru harus ditindaklanjuti berdasarkan proses hukum.

Badrodin mengatakan, tak ada intervensi dari Menteri Rini terkait PT Pelindo II digerebek Bareskrim Polri.

"Kalau tidak dilindungi jangan sampai nasib Kabareskrim yang baru bernasib kaya Budi Waseso," kata Bambang.

"Mengapa kita sandiwara Pak Kapolri. Sudahlah bernyanyi dengan suara emas saya," kata Ruhut.

Sulit menafikan adanya intervensi di balik pencopotan Budi Waseso sebagai kabareskrim.

Kelompok aksi ini akan ke Bareskrim pada 10 September mendatang dengan seruan yang sama.

"Kami mendesak agar Wakil Presiden untuk tidak ikut campur dalam kasus Pelindo II," ujar massa aksi.

Mereka mendesak wakil presiden untuk tidak ikut campur dalam kasus pengadaan mobile crane.

"Iya tebak saja, kalau sampai ada peran orang atas yang pasti bukan Presiden Jokowi," katanya.

Kapolri menilai dari beberapa jenderal Komjen Anang dianggap sebagai orang yang tepat menduduki jabatan Kabareskrim.

"Untung dia (Lino) enggak punya nomor telepon Tuhan, kalau punya pasti dia juga telepon."

Pencopotan Budi Waseso dilakukan tidak direncanakan sebelumnya.

Demokrat melihat pencopotan jenderal bintang tiga tersebut sesuatu yang ganjil dan tak sesuai aturan.

Sebaliknya, kasus besar bisa jadi kecil kalau ditangani dengan tindakan benar.

JK pun enggan melanjutkan mengenai pergantian Budi Waseso sebagai Kabareskrim.

Pemerintah seharusnya mendukung pengungkapan kasus besar korupsi Pelabuhan di bawah Pelindo II.

Bamsoet menilai ada orang yang merasa terganggu ketika Budi Waseso lagi getolnya mengusut kasus dugaan korupsi.

Bamsoet menuding dimutasinya Kabareskrim Budi Waseso dari jabatannya diduga ada campur tangan dari Istana.

"Memang narkoba salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah saat ini," kata Pramono Anung.

Badrodin menambahkan, Komjen Pol Budi Waseso akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo.