Lembaga survei yang sering rilis dipertanyakan kredibilitasnya

Lembaga survei memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai-nilai demokarasi di Indonesia. Salah satunya yakni melalui survei yang mereka lakukan ketika pemilihan umum diselenggarakan. Namun demikian, tak jarang lembaga survei juga 'bermain' untuk membentuk opini publik. Pada umumnya tindakan itu dilakukan oleh lembaga survei yang menjalankan survei pesanan.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyampaikan bahwa sering terjadi perdebatan apakah lembaga survei itu bersih dari kepentingan atau tidak. Menurutnya, manipulasi hasil survei kerap kali dilakukan oleh lembaga survei yang juga merangkap sebagai tim sukses atau konsultan politik calon kepala daerah tertentu.

"Lembaga survei bisa saja digunakan kandidat tertentu menaikkan elektabilitas sehingga mahar politik ke parpol berkurang, dan banyak partai meminangnya menjadi calon kepala daerah," ujar Yunarto, kepada wartawan, Sabtu (1/5).

Hal senada disampaikan mantan Direktur Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Rustam Ibrahim, menurutnya survei yang dilakukan sering kali menyuarakan keinginan publik terkait gambaran tokoh yang diidamkan untuk menjadi pemimpin.

"Secara ideal, survei politik adalah untuk mengembangkan demokrasi, menyuarakan suara masyarakat yang selama ini jarang atau justru tidak pernah disuarakan," jelasnya.

Rustam menuturkan, salah satu problem yang dihadapi oleh lembaga survei yaitu besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh lembaga tersebut untuk setiap kali survei.

"Pada umumnya tindakan itu dilakukan oleh lembaga survei yang menjalankan survei pesanan," pungkasnya.