PDIP bisa buat karier Samad tamat?

Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) Korupsi Abraham Samad menjadi sasaran tembak partai politik. PDI Perjuangan tiba-tiba saja membeberkan serangkaian pertemuan Samad dengan petinggi partai sebelum pemilihan umum presiden (Pilpres) lalu.

Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan pertemuan rahasia itu untuk membahas masuknya Samad dalam bursa cawapres. Tercatat ada enam kali kopi darat, terakhir membahas dipilihnya Jusuf Kalla mendampingi capres Joko Widodo.

Dalam tiap kali pertemuan Samad selalu memakai topi dan masker. Samad pun diduga tak memberitahu pimpinan lain ada agenda tersebut. Jika ini terbukti Samad bisa dianggap melanggar Kode Etik KPK No. Keputusan No.6/P-KPK/02/2004.

"Kepada bapak Abraham Samad yang memimpin institusi begitu besar dan dipercaya publik, kami harapkan berani mengakui pertemuan yang banyak dilakukan sekurang-kurangnya dengan para petinggi kedua partai PDIP dan Partai NasDem," ujar Hasto di bekas posko pemenangan Jokowi, Jalan Cemara, Menteng, Kamis (22/1).

Hasto menegaskan kabar pertemuan tersebut adalah benar. Dia pun mendorong agar Samad mau berterus terang kepada publik.

"Kami menyatakan berita tertulis dalam 'Rumah Kaca' tersebut benar adanya. Dengan demikian pernyataan yang disampaikan bapak Abraham Samad itu fitnah sangat tidak tepat," katanya.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menantang Hasto membeberkan sejumlah bukti terkait adanya pertemuan antara Samad dan elite PDIP. Johan menambahkan KPK tak segan memperkarakan Hasto bila pernyataannya terbukti fitnah.

"Jika tuduhan-tuduhan tidak didasari bukti, hanya sekedar tuduhan dan lebih kepada fitnah, maka akan kami lakukan langkah-langkah yang diperlukan nantinya," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kamis (22/1).

Meski demikian, Johan mengatakan bila pernyataan Hasto memang benar, KPK siap memproses kesalahan Samad. "Kalau ada bukti-bukti firm (kuat) terhadap tuduhan kepada Pak Abraham Samad, tentu kami di KPK akan mengambil langkah yang diperlukan karena KPK adalah lembaga zero tolerance terhadap ketidakbenaran atau korupsi. Kami menjaga hal itu," ucap Johan.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mendorong Samad segera mengklarifikasi tudingan tersebut. Menurutnya, pimpinan KPK harus segera membentuk komite etik agar isu itu tidak menggerus institusi.

"Yang pasti KPK harus mengklarifikasi apakah hal tersebut faktual atau hanya isu, Atau ini jadi 'character assassination'. Harus diklarifikasi apakah ini fakta," ujar dia.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pembentukan komisi etik, guna mengungkap kebenaran pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDIP. Hal itu agar jelas siapa yang salah, dan agar tidak terjadi saling tuduh.

"Komisi Etik ini agar tidak terjadi saling tuduh. Nantinya mereka bertugas mendalami kasus ini," kata Nasir di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (22/1).

Anggota Komisi III DPR dari PPP Arsul Sani akan mendorong pembentukan pansus atas kasus pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dan petinggi PDI Perjuangan. Jika terbukti melanggar etik, maka Samad akan diberhentikan.

"Ada wacana di komisi III untuk membuat pansus etik itu. Sanksinya bisa sampai pemberhentian," kata Arsul di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (22/1).

Menurutnya, pansus dibentuk untuk menghentikan penggunaan KPK sebagai kendaraan politik. Jika pimpinan KPK bermain politik akan merusak institusi ini dari dalam.

"Apa yang dilakukan KPK sepanjang itu murni hukum tidak ada kepentingan lain, kalau ada kepentingan lain yang membonceng harus dihentikan. Jangan sampai proses pembusukan dari dalam," tegasnya.