Dulu kompak, sekarang wali kota Solo berseberangan dengan Jokowi

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) dulu dikenal sangat kompak dengan Joko Widodo (Jokowi) semasa memimpin kota Solo selama tujuh tahun. Keduanya siap berbagi tugas dan hampir tanpa ada perselisihan sedikit pun. Namun saat Jokowi menjadi Presiden RI ke-7, kekompakan tersebut sedikit terusik. Semua gara-gara bahan-bakar minyak atau BBM. Kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan menaikkan harga BBM mendapatkan tentangan dari orang nomor satu di Solo itu.Menurut Rudy, sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi, setidaknya Jokowi harus melewati tiga tahapan terlebih dahulu. Jika tiga tahapan sudah terlampaui, masih ada satu lagi hal yang harus diperhatikan sebelum keputusan itu diambil."Pertama, Jokowi harus memberantas mafia minyak sebelum menaikkan harga BBM. Itu sesuai dengan janji saat kampanye dulu. Ia berjanji akan memberantas mafia minyak yang selama ini berkuasa, sehingga membuat harga minyak melambung," ujar Rudy kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (11/11).Hal kedua yang harus diperhatikan, lanjut Rudy, sesuai janjinya, Jokowi harus memperbaiki semua infrastruktur. Sedangkan ketiga, ia menyarankan agar pemberlakuan harga baru BBM dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi gejolak."Misalnya, naikkan dulu harga BBM untuk kendaraan roda empat, sedangkan untuk motor masih bisa membeli seperti harga lama dengan menunjukkan kupon," tuturnya.Rudy merasa perlu mengingatkan Jokowi, karena tiga poin tersebut sesuai dengan janji kampanye dulu. Rudy mengaku bukan hanya ingin mengambil sikap berbeda."Saya tidak hanya asal beda. Secara prinsip saya tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak tepat diberlakukan. Silakan saja menaikkan harga BBM tapi tahapan ‎itu dilalui dulu, bukan tiba-tiba harga dinaikkan kemudian mengabaikan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menekan harga BBM," ujarnya.Pertimbangan lain, sebelum menaikkan harga BBM adalah harga minyak dunia yang saat ini cenderung menurun. Menurut dia pemerintah harus mau transparan menjelaskan hitung-hitungannya kepada masyarakat, jika berkukuh menaikkan harga BBM. Tanpa pertimbangan tersebut, Rudy melanjutkan, pemerintah akan dirugikan karena publik akan membuat persepsi sendiri soal keputusan yang tidak populis tersebut. "Saya siap menerima sanksi apapun dari partai. Sejauh ini DPP PDI Perjuangan tidak mengeluarkan larangan resmi bagi kadernya untuk berbeda pendapat dengan pemerintah," ujarnya."Pernyataan keras yang disampaikan oleh Tb Hasanuddin maupun Eva Sundari yang melarang kader berpendapat berbeda dengan pemerintah, itu hanya pendapat pribadi. Mereka itu hanya kader biasa kok, bukan juru bicara pemerintah," kata Rudy menegaskan.