Ini cara pemerintahan Jokowi-JK berantas mafia migas

Deputi Kantor Transisi Hasto Kristiyanto, menyatakan pemerintahan Jokowi-JK serius untuk memberantas mafia migas dengan membentuk Satgas Anti-mafia Migas. Menurut dia, mafia migas terbukti menghambat mewujudkan kedaulatan energi nasional. Hasto memaparkan, hasil kerja Pokja Energi Tim Transisi Jokowi-JK melalui berbagai diskusi, menyatakan penindakan hukum harus dilakukan kepada para mafia migas dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Selain itu, para mafia juga perlu dipublikasikan secara masif untuk menimbulkan efek jera. "Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto lewat keterangan tertulis, Senin (22/9).Langkah antisipasi lain, ujar Hasto, yakni BBM bersubsidi diberi warna khusus untuk memudahkan pengawasan. Menurut Hasto, penunjukan wilayah kerja migas, perpanjangan kontrak, logistik migas, pengawasan produksi dan lain-lain akan dilaksanakan dengan transparan. "Pemerintah akan menugasi Pertamina melaksanakan fungsi tersebut secara efektif dan efisien di bawah pengawasan yang ketat oleh auditor negara. Rantai pasokan gas dipendekkan dengan cara memerintahkan produsen gas langsung menjual produknya ke pengguna akhir besar," ujar Hasto. "Pengguna kecil dilayani distributor/agregator gas yang qualified. Broker gas tanpa fasilitas yang menyebut diri mereka trader tanpa fasilitas dan mempermainkan kuota gas selama ini akan dihapuskan," imbuh wasekjen DPP PDI Perjuangan itu.Hasto mengatakan, subsidi BBM, gas dan listrik itu adalah hak konstitusional rakyat, namun disadari pula bahwa subsidi tersebut selama ini sangat tidak tepat sasaran, memperlemah daya saing global, membebani APBN, terbukti tidak mengurangi angka kemiskinan, dan tidak mampu memenuhi hak konstitusional rakyat lainnya sehingga perlu dilakukan realokasi subsidi yang lebih berkeadilan. "Langkah yang akan ditempuh adalah tetap memberikan subsidi terkendali kepada masyarakat miskin, petani, buruh, nelayan, industri kecil dengan sistim distribusi tertutup melalui perbankan. Mereka yang rentan terhadap kenaikan harga dilindungi dengan safety nett," jelasnya.Hasto juga memaparkan, upaya mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pembiayaan sektor produktif dan layanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan antara lain: pemberdayaan UKM, nelayan, petani, pupuk, perbaikan infrastruktur jalan, rel kereta api, pelabuhan, irigasi pertanian, pembukaan lahan baru, dana desa, pembiayaan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, pembangunan puskesmas, revitalisasi pasar dan lain sebagainya diyakini lebih berkeadilan. Termasuk dalam mewujudkan 4A (acceptability, accessability, availability dan affordability) terhadap energi perlu ditingkatkan kehadiran negara. "Ini hanya dapat dilakukan dengan komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat dibantu lembaga adhoc 'war room energy' untuk melewati krisis. Pemerintahan Jokowi-JK memohon dukungan, masukan dan kawalan dari masyarakat luas dalam memperbaiki nasib bangsa," ujar Hasto.