Tak bermutu, alat kesehatan Pemprov Banten ditolak bupati Lebak

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menolak pengadaan alat kesehatan dari Pemerintah Provinsi Banten karena spesifikasinya tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan."Kami menolak bantuan pengadaan alat kesehatan dari Provinsi Banten untuk kebutuhan Rumah Sakit maupun Puskesmas," katanya di Rangkasbitung, Jumat (21/2). Demikian dikutip dari antara.Dia mengatakan, penolakan alat kesehatan tersebut karena tidak sesuai dengan standar yang diperlukan rumah sakit maupun Puskesmas. Karena itu, pihaknya menolak jika pemerintah Banten menawarkan bantuan pengadaan Alkes itu.Bahkan, dirinya ketika melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Adjidarmo menemukan Alkes yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan medis."Kami sangat membutuhkan alkes untuk keperluan sarana RSUD Adjidarmo, namun kami menolak jika tidak standar yang dibutuhkannya," katanya.Menurut dia, pihaknya akan menerima bantuan Alkes apabila sesuai dengan standar spesifikasi peruntukannya, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan Rumah Sakit dan Puskesmas.Saat ini, ujar dia, peralatan kesehatan relatif kurang sehingga berdampak terhadap pelayanan medis.Pihaknya juga hati-hati bantuan Alkes dari Provinsi Banten, terkait penetapan tersangka Tubagus Chaeri Wardana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Kami berharap bantuan Alkes dari Pemprov Banten maupun Pemerintah Pusat karena masih banyak peralatan medis khususnya di Puskesmas mengalami kekurangan," katanya.Seperti diketahui KPK tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sudah ditetapkan jadi tersangka.