Kasus Korupsi Wawan

Eksekusi terhadap adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu telah dilakukan oleh Jaksa Eksekusi Leo Sukoto Manalu pada Rabu (15/9) kemarin. Setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak pengajuan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK.

Pengajuan kasasi dilakukan KPK lantaran dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI, majelis hakim banding menyatakan dakwaan tim JPU KPK terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Wawan tidak terbukti.

Selain itu, hakim juga memerintahkan Wawan untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp58,025 miliar subsider 1 tahun kurungan. Sebelumnya, Wawan divonis 4 tahun penjara.

Wawan dinilai terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 94,317 miliar. Dia bersama-sama dengan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah melakukan korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-Perubahan 2012.

Hal tersebut dikatakan Wawan dalam sidang dengan agenda pleidoi atau nota pembelaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjeratnya. Bahkan, Wawan mengaku sudah mengerjakan proyek di sejumlah daerah, BUMN, dan kementerian sebelum terjadi pemekaran Banten.

Wawan dinilai terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan provinsi Banten APBD TA 2012 dan APBD-P TA 2012 yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp79,789 miliar dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan TA 2012 sebesar Rp14,528 miliar.

Jennifer Dunn datang sebagai saksi dalam kasus pidana korupsi Pemilik PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Dia menyatakan, penuntut umum telah meminta para saksi untuk dapat hadir dalam sidang guna membuktikan surat dakwaan. Sebelumnya, para saksi dari kalangan selebritas ini sempat tak memenuhi panggilan sidang sebanyak dua kali.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik menelisik dugaan pemberian mobil Toyota Kijang Innova Reborn G Luxury yang diduga diberikan oleh Wawan.

Mantan Gubernur Banten Rano Karno ditelisik jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal keterkaitan sang adik, Suti Karno dalam proyek di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten.

Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah pernah menerima uang Rp1,5 miliar dari mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradireja. PT BPP merupakan perusahaan milik Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.

Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno memenuhi panggilan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan pegawai PT Bali Pacific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradireja mengaku diperintah atasannya selaku pemilik PT BPP, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan untuk menyerahkan uang Rp1,5 miliar ke Rano Karno yang saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten.

Dalam dakwaan disebutkan Wawan memberikan sejumlah aset berupa mobil kepada sejumlah artis, yaitu Jennifer Dunn, Catherine Wilson, Rebecca Reijman, Aimah Mawaddah Warahmah (nama panggung Aima Diaz), dan Reny Yuliana.

Jaksa KPK sendiri diketahui sudah dua kali mencoba menghadirkan Rano Karno, namun tak memenuhi panggilan.

Wawan Jalani Sidang Lanjutan Kasus Pencucian Uang. Sidang lanjutan tersebut beragendakan mendengar keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Nama Faye Nicole sendiri tak ada dalam jadwal pemeriksaan yang diterbitkan pihak KPK. Berdasarkan pantauan, Faye keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 17.00 WIB. Faye ditemani seorang wanita.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi Humas KPK, Yuyuk Andriati menyampaikan, Faye Nicole akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (TCW).

Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini menyampaikan, tim kuasa hukum sudah mempersiapkan strategi dalam pembuktian tersebut. Termasuk salah satunya menghadirkan saksi yang meringankan dalam persidangan.

Tubagus Chaeri Wardana Didakwa Korupsi dan TPPU. Tubagus Chaeri Wardana menjalani sidang dakwaan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).