Tak lapor peminta jatah ke BK, Marzuki disebut tidak konsisten

Ketua DPR Marzuki Alie urung melaporkan fraksi-fraksi yang meminta dari proyek pembangunan gedung baru DPR yang akhirnya dibatalkan. Alasannya, tidak ada bukti yang cukup, sehingga ia khawatir akan dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno angkat bicara soal sikap Marzuki itu. Dia menilai, Marzuki tidak konsisten dengan omongannya sendiri.Teguh mengatakan, Marzuki dulu sempat ngotot agar Badan Kehormatan (BK) DPR segera memeriksa mantan kader PAN, Wa Ode Nurhayati, dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang diduga ada permainan. Karena itu, ia pun mempertanyakan mengapa sekarang Marzuki tak berani melaporkan dugaan minta jatah itu ke BK DPR."Ini menunjukkan inkonsistensi Marzuki Alie . Selain itu dia juga ngotot betul mem-BK-kan Waode (Nurhayati), bahkan sampai BK harus minta aliran dana ke PPATK," ujar Teguh dalam pesan singkat, Kamis (14/11).Oleh sebab itu, anggota Komisi V DPR ini mendesak agar Marzuki berani laporkan hal itu ke BK. Selain itu, ia juga meminta agar DPR berani meminta BPK untuk mengaudit investigatif kasus pembangunan gedung DPR tersebut.Apabila tidak dilakukan, dia menyatakan jika Marzuki tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi dan mafia anggaran di DPR."Bila Marzuki Alie tidak melaporkan ke BK atau DPR tidak meminta BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap kasus ini, maka bisa disimpulkan bahwa Marzuki Alie sebagai pimpinan DPR tidak berkomitmen terhadap pemberantasan mafia anggaran," tegas dia.Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie membantah tegas telah menerima jatah dari proyek pembangunan gedung baru DPR dengan sebesar Rp 250 juta. Namun ia membenarkan, jika ada fraksi-fraksi yang bermain dalam proyek bernilai Rp 1,8 triliun yang akhirnya dibatalkan tersebut.Kendati mengetahui ada permainan sejumlah anggota DPR dalam proyek itu, Marzuki enggan melaporkan orang itu ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Alasannya, tidak ada bukti cukup untuk menindaklanjuti hal itu.Marzuki mengatakan, pihaknya tidak akan membuka siapa yang pernah meminta jatah kepada dirinya dalam proyek itu. Marzuki khawatir, karena tak cukup bukti akan dilaporkan pencemaran nama baik."Lho kalau dibuka mereka enggak ngaku lalu nuntut pencemaran nama baik, lalu siapa yang tanggung jawab," kata Marzuki dalam pesan singkat, Kamis (14/11).Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga tak mengindahkan desakan para anggota DPR agar membuka siapa fraksi yang meminta jatah itu. Terlebih dengan alasan agar tak saling curiga. Marzuki bahkan meminta agar fraksi tersebut tidak lakukan korupsi untuk menjaga nama baik DPR."Siapa yang menjaga marwah? Kalau menjaga marwah jangan korupsi, perintahkan semua kadernya rajin-rajin ikut raput, tidak korup, maka akan terjaga marwah DPR. Soal nama baik, rakyat lebih cerdas. KPK sudah mempunyai catatan itu semua," tegas dia.