Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengkritik pemerintah daerah yang belum serius membangun kota layak anak. Menurutnya, hingga kini belum ada kota yang layak untuk anak."Sampai saat ini belum ada satu pun kabupaten dan kota yang mendapat penghargaan kota layak anak," kata Linda saat membuka Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Kuta, Bali, Selasa (29/10).Padahal, lanjut Linda, pembangunan kota layak anak adalah inisiatif sejak 2006. Hal itu bertujuan untuk mengoordinasikan pembangunan berbasis hak anak lewat komitmen pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara terencana dan berkelanjutan.Namun kenyataannya, masalah anak masih saja terjadi, mulai tindak kekerasan, kurang gizi, penelantaran sampai eksploitasi. "Ini menunjukkan daerah masih memposisikan pembangunan berbasis anak secara parsial, terkotak-kotak dan kurang terkoordinasi," keluh Linda.Karena itu, Linda meminta bupati dan wali kota memastikan kondisi wilayahnya harus makin layak bagi anak. Antara lain mengalokasikan anggaran yang cukup dari APBD untuk membangun taman bermain, ruang hijau terbuka, sarana olahraga dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak.Dia juga meminta kepala daerah melakukan deklarasi atau launching kota layak anak, supaya dapat terukur secara nasional. "Ingat, saat ini jumlah anak indonesia mencapai 34 persen atau sekitar 84 juta jiwa dari total populasi Indonesia. Ini jumlah yang tidak kecil dan merupakan penerus bangsa ini," tandas Linda.
Menteri Linda curhat belum ada kota layak anak di Indonesia
Masalah anak masih saja terjadi, mulai tindak kekerasan, kurang gizi, penelantaran sampai eksploitasi.
Rekomendasi