KPK kembali usut kasus yang libatkan Wa Ode Nurhayati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan korupsi baru yang kembali menyeret nama Wa Ode Nurhayati. Kasus ini mulai diselidiki setelah KPK mendapatkan informasi selama pemeriksaan dan persidangan kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)."Perkembangan menarik dalam rangka untuk mengembangkan kasus yang berkaitan dengan Wa Ode di mana beberapa info yang muncul di persidangan. KPK mulai membuka penyelidikan baru berkaitan dengan kasus wa ode," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di kantornya, Senin (29/10).Sebagai bentuk keseriusannya, KPK langsung memanggil beberapa nama untuk dimintai keterangan salah satunya asisten pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda. Sefa pun diketahui telah memenuhi panggilan KPK."Hari ini ada permintaan keterangan yaitu Sefa yolanda dan yang bersangkutan tadi hadir," ujar Johan."Jadi info sekecil apapun di persidangan akan melalui proses validasi kemudian kpk lakukan penyelidikan apakah itu emang bisa dikategorikan didukung dengan bukti2 yang kuat. KPK udah buka penyelidikan yang baru," jelas Johan.Dalam persidangan Wa Ode beberapa pekan lalu, saat menghadirkan saksi Nando selaku staf bidang rapat sekretariat Banggar DPR, dia menyebut ada kode-kode tertentu dalam proses pembuatan DPID. Kode-kode itu digunakan untuk pengecekan daerah penerima DPID yang diusulkan anggota Banggar."Kode P adalah untuk pimpinan Banggar yaitu P1 untuk Melkias Markus Mekeng, P2 untuk Mirwan Amir, P3 untuk Olly Dondokambey dan P4 untuk Tamsil Linrung," jelas Nando.Rupanya, maksud dari kode-kode itu sebagai usulan rupiah dalam alokasi DPID. Ada juga kode-kode dalam warna dan kode angka 1-9. Kode angka menjelaskan masing-masing fraksi di Banggar. Yakni 1 (Partai Demokrat), 2 (Partai Golkar), 3 (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), 4 (Partai Keadilan Sejahtera), 5 (Partai Amanat Nasional), 6 (Partai Persatuan Pembangunan), 7 (Partai Kebangkitan Bangsa), 8 (Partai Gerindra) dan 9 (Partai Hanura).