Stafsus: Jangan dorong SBY bertindak semena-mena seperti Orba

Para pendukung KPK hingga saat ini masih mempertanyakan keberadaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya sampai saat ini SBY belum juga memberikan pernyataannya terkait ketegangan KPK dengan Polri.Pernyataan-pernyataan dan sindirian keras yang menyudutkan SBY pun muncul. SBY dinilai membiarkan kisruh antara Polri dan KPK berlarut-larut. Lalu apa tanggapan istana?"Saya melihat ada pihak tertentu yang menggunakan kejadian di KPK tersebut untuk kepentingan tertentu, yang tidak lagi berinti pada pemberantasan korupsi," ujar Staf Khusus Presiden Bidan Informasi dan PR Heru Lelono dalam rilisnya kepada merdeka.com, Senin (8/10).Menurut Heru, reformasi memang mengamanatkan agar seorang presiden tidak lagi semena-mena. Namun ketika mudah bicara, katanya pencitraan."Ketika sedang bekerja tanpa bicara, dibilang absen. Ini memang era demokrasi, boleh saja ada pihak yang tidak suka SBY, namun bisa jadi mereka khilaf dan malah mendorong seorang Presiden bertindak semena-mena kembali seperti zaman Orde Baru," terangnya.Lebih lanjut, Heru menggaris bawahi tugas KPK yang memang dibentuk untuk memberantas korupsi, jadi Polri harus pula memberikan dukungan apabila memang ada anggotanya yang disangka melakukan korupsi. Namun di sisi lain, Polri juga harus diberi kesempatan oleh KPK untuk menegakkan aturan internal bagi anggotanya. "KPK dan Polri sebenarnya telah memiliki MoU dalam bekerjasama. Mengapa bukan hal itu yang kita tuntut untuk dilaksanakan dengan baik. Melawan korupsi adalah keharusan. Namun harus pula dengan cara yang benar, dan tidak ditunggangi kepentingan lain seperti politik pihak tertentu. Save Indonesia!," imbuhnya.