Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Nanan Sukarna, menyindir polisi-polisi yang dapat insentif dari perusahaan tambang atau perkebunan. Menurut Nanan, uang itu merenggut indenpendensi polisi sebagai penegak hukum."Polisi dapat insentif dari perusahaan itu salah. Kita berbicara agak vulgarlah. Apalagi kalau terima duit kita jadi tidak berani ambil keputusan padahal UU sudah bagus," ujar Komjen Pol Nanan Sukarna dalam sambutannya sebagai keynote speaker dalam seminar konflik agraria Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (18/9).Nanan berpendapat seharusnya kepentingan masyarakat didahulukan. Jangan karena perusahaan tersebut legal dan membayar pajak pada negara membuat polisi harus mati-matian membela perusahaan dan menangkapi warga."Polisi tidak bisa menangkap perusahaan yang legal padahal negara dan masyarakat rugi. Itu menurut saya. Itu karena bayar fee untuk negara. Kita sering karena legalitas, masyarakat ditangkapi." ujar Nanan berapi-apiSebagai solusi Nanan menawarkan agar negara mengubah sistem tersebut, yakni dengan mendahulukan kesejahteraan masyarakat dibandingkan negara. Jika hal itu dilakukan niscaya kesejahteraan semua pihak bisa didapatkan."Mari mindset diubah pengusaha juga sejahtera kalau masyarakat sejahtera. Pasti masalah kalau terbalik. Usulan kita pada pemerintah bisa tidak mengubah itu." tutupnya.
Wakapolri sindir polisi yang dapat uang dari perusahaan
Uang dari perkebunan atau perusahaan tambang itu akan membuat polisi memihak saat terjadi konflik.
Rekomendasi