Rapat pengamanan Pilkada, Tjahjo akui Jakarta daerah rawan konflik

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Polri dan unsur intelijen menggelar rapat koordinasi nasioal (Rakornis) jelang perhelatan Pilkada serentak (2017) mendatang. Tujuannya, menciptakan pilkada aman dan damai.

"Bagaimana intelijen bisa dikoordinasi dan sinkronisasi dengan BIN‎. Kemudian intelijen kejaksaan, dan kesbangpol yang punya jaringan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).

Menurut Tjahjo koordinasi ini hal penting untuk menyukseskan pilkada serentak yang melibatkan 101 daerah tersebut. Stabilitas daerah merupakan kunci suksesnya pembangunan di daerah-daerah.

Pada kesempatan itu, Tjahjo pun mengaku sudah menyampaikan beberapa data kerawanan penyelewengan dana penyelenggara daerah kepada pihak intelijen. Sementara, Polri memaparkan pemetaan daerah yang rawan konflik.

‎"Kami cuma mnyampaikan area rawan korupsi, dana hibah bansos, retrebusi, dan pajak. Dagri kan bentuk jaringannya, forum pimpinan daerah di tingkat kecamatan. Camat tidak bisa berdiri sendiri ada babinsa, babinkamtibmas," ujarnya.

Bukan hanya itu, dalam forum Tjahjo bersama dengan Polri dan intelijen membahas langkah preventif untuk melancarkan gelaran pilkada. Salah satunya, menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di daerah.

‎

‎"Petakan daerah-daerah yang bisa timbulkan gejolak, ada 101 daerah pilkada. Tapi fokusnya sekarang cuma DKI. Banten sepi, demikian Gorontalo dan Belitung. Tapi, 101 daerah itu harus dicermati dengan baik," pungkas Tjahjo.