Merdeka > News

Rapat Paripurna DPR Resmi Sahkan Revisi UU KPK

Selasa, 17 September 2019 12:50 Reporter : Ahda Bayhaqi
Rapat Paripurna DPR Resmi Sahkan Revisi UU KPK Rapat Paripurna DPR. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - DPR telah mengesahkan revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang dalam sidang paripurna, Selasa (17/9).

Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetuk palu pengesahan setelah anggota dewan menyatakan setuju. Tiga kali Fahri menegaskan persetujuan terhadap revisi UU KPK menjadi undang-undang.

"Apakah pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan terhadap rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK, dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" ujar Fahri dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

"Setuju," jawab anggota dewan serentak.

Laporan terhadap hasil keputusan tingkat pertama dibacakan oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas. Supratman menyebutkan enam poin revisi yang telah dibahas dan disetujui bersama.

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga hukum berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam kewenangan dan tugas bersifat independen dan bebas dari kekuasaan. Kedua, pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi kewenangan dan tugas dan tugas KPK agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan pengawas telah disepakati mayoritas fraksi dan pemerintah ditunjuk oleh presiden.

Ketiga, revisi terhadap kewenangan penyadapan oleh KPK di mana komisi meminta izin kepada dewan pengawas. Berikutnya, mekanisme penggeledahan dan penyitaan yang juga harus seizin dewan pengawas. Kelima, mekanisme penghentian dan atau penuntutan kasus Tipikor. Terakhir terkait sistem pegawai KPK di mana pegawai menjadi ASN.

Dalam pengambilan keputusan tingkat pertama, tujuh fraksi; PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, PAN, PKB, dan Hanura menerima revisi tanpa catatan. Dua fraksi, Gerindra dan PKS menerima dengan catatan tidak setuju berkaitan pemilihan dewan pengawas yang dipilih tanpa uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Terakhir, Demokrat belum memberikan sikap karena menunggu konsultasi pimpinan fraksi.

Baca juga:
Demokrat Ingatkan Potensi Abuse of Power jika Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden
Fraksi Gerindra Tolak Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden Semuanya
Sahkan Revisi UU KPK, DPR Tak Perlu Tunggu Pertemuan Jokowi dengan Komisioner KPK
Fahri Hamzah: Dewan Pengawas KPK Bekerja Secara Independen
Rapat Bamus Selesai, DPR Bawa Revisi UU KPK untuk Disahkan di Paripurna

DPR Persilakan Publik Gugat Revisi UU KPK yang akan Disahkan Hari Ini
DPR Persilakan Publik Gugat Revisi UU KPK yang akan Disahkan Hari Ini
Hari Ini, DPR Bahas Revisi UU KPK di Paripurna
Hari Ini, DPR Bahas Revisi UU KPK di Paripurna
Pembahasan Revisi UU KPK: 7 Partai Setuju, 2 Beri Catatan, 1 Belum Bersikap
Pembahasan Revisi UU KPK: 7 Partai Setuju, 2 Beri Catatan, 1 Belum Bersikap
Besok, Kemungkinan Revisi UU KPK Akan Disahkan DPR
Besok, Kemungkinan Revisi UU KPK Akan Disahkan DPR
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Revisi UU KPK
  3. KPK
  4. DPR
  5. Dewan Pengawas KPK
  6. Jakarta
  7. Fahri Hamzah
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Tarif Ojek Online Batal Naik Hari Ini
image

Cara Negosiasi yang Tepat Untuk Naikkan Bonus Hingga Gaji
image

Sejarah Hari Pramuka 14 Agustus 1961, Ketahui Arti Lambang dan Gerakannya
image

Potret Rumah Dinas Lurah DKI Lama Tak Dihuni, Kotor & Jadi Gudang Alat-Alat PPSU

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi