Radikalisme Marak, Ikatan Pelajar NU Tegaskan Indonesia Butuh Islam Ramah Bukan Marah
Merdeka.com - Paham radikalisme sudah masuk ke sendi-sendi kementerian Indonesia, seperti di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan pengalamannya soal adanya laporan bahwa di kementeriannya ada radikalisme.
Pengalaman ini diceritakan saat memberikan sambutan dalam diskusi yang diadakan oleh Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema: Merawat Semangat Hidup Berbangsa.
Menurut Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Aswandi Jailani, penguatan ideologi untuk meminimalisir penyebaran radikalisme menjadi fokus utama bagi IPNU. Dia mengaku pihaknya sudah mendata sekolah yang pelajarnya terpapar paham radikalisme.
"Penguatan ideologi menjadi poin utama program IPNU. Kami sudah mendata sekolah-sekolah yang terpapar radikalisme," ujar Aswandi, Senin (23/12).
Dia menjelaskan, para trainer yang akan terjun ke sekolah-sekolah yang dimaksud terlebih dahulu diberikan pembekalan dari ulama hingga pihak terkait seperti polisi.
"Programnya bernama Back to School. Kami akan mencoba membina dengan mendatangkan figur-figur IPNU yang bekerja sama dengan pihak terkait meredam paham tersebut," tambah dia.
Aswandi mengatakan pihaknya dan pihak terkait juga akan memberikan pendampingan agar paham tersebut makin meluas di lingkup sekolah itu. Dia menuturkan, Indonesia membutuhkan Islam yang ramah bukan yang marah.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perempuan Harus Waspadai Doktrin Sesat Kelompok Radikal Intorelan
Musdah menyayangkan jika masih banyak perempuan terjebak doktrin mengharuskan mereka tunduk dan patuh tanpa memiliki hak bertanya atau menolak.
Baca SelengkapnyaPerangi Radikalisme dan Terorisme dengan Moderasi Beragama
Di tengah upaya membumikan toleransi pada keberagaman, kelompok radikal melakukan framing terhadap moderasi beragama.
Baca SelengkapnyaKetum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru
Jangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.
Baca SelengkapnyaJadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaKabar Gembira, PNS Bakal Dapat THR dan Cair Pertengahan Ramadan 2024
Mengenai besarannya baik untuk THR dan gaji ke-13, Kementerian Keuangan masih menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.
Baca SelengkapnyaMantan Panglima Geram Isu Netralitas TNI Selalu Muncul Setiap Pemilu
Moeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca SelengkapnyaBPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan
Dengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.
Baca Selengkapnya