Merdeka.com - Puluhan massa dari Aliansi Perjuangan Rakyat Tolak Bandara (APRTB) menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD DIY, Selasa (16/1). Para peserta demonstrasi ini menuntut pembatalan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Menurut koordinator aksi, Fikri M Farueq, aksi demonstrasi dilakukan untuk menolak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, pembangunan di era Jokowi-JK lebih mementingkan kepentingan pemodal dibandingkan kepentingan rakyat. Salah satu di antaranya adalah pembangunan bandara di Kulon Progo.

"Pembangunan yang dilakukan Jokowi-JK tak berpihak kepada rakyat. Pembangunan lebih mementingkan kepentingan pemodal dari pada rakyat. Sehingga pembangunan dilakukan dengan penggusuran dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat," ujar Fikri.

Fikri menerangkan, salah satu pembangunan yang tak pro rakyat adalah pembangunan bandara baru NYIA di Kulon Progo. Warga, kata Fikri digusur paksa, tanamannya dirusak dan mendapatkan kekerasan dari aparat.

"Proyek pembangunan bandara di Kulon Progo tidak berpihak kepada rakyat. Pembebasan lahan yang akan digunakan untuk lokasi bandara itu menggusur rakyat, merampas tanah milik rakyat, membongkar bangunan milik rakyat dan merusak lahan pertanian milik rakyat. Selain itu, pembangunan bandara di Kulon Progo juga terjadi aksi represif dari aparat sehingga menyebabkan rakyat mengalami luka," urai Fikri.

Fikri menuntut agar penggusuran dan pembongkaran bangunan secara paksa yang terjadi di Kulon Progo harus dihentikan. Aksi represif dari aparat, lanjut Fikri, juga harus dihentikan dan diusut tuntas siapa pelakunya.

"Kami menuntut agar pembangunan bandara di Kulon Progo harus dihentikan. Rakyat tidak butuh bandara. Rakyat butuh lahan untuk tinggal dan bertani. Kalau lahan pertanian dan pemukiman digusur, rakyat mau makan apa? Mau kerja apa?," ulas Fikri.

Dalam aksinya, massa sempat memanaskan situasi dengan mencoba mendobrak pintu gerbang DPRD DIY. Massa ingin bertemu dengan anggota DPRD DIY yang tengah menggelar rapat peripurna.

Akhirnya, massa aksi pun ditemui oleh salah seorang pimpinan DPRD DIY, Sukamto. Dalam orasinya Sukamto berjanji akan mengirim surat kepada pemerintah pusat terkait aspirasi dari warga penolak pembangunan bandara.

"Pembangunan bandara di Kulon Progo itu kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan DPRD DIY. Kami berjanji akan menyalurkan aspirasi warga ke pemerintah pusat dengan mengirim surat," ujarnya. [rzk]

Baca juga:
Tahun 2017, petani meringis di negeri agraris
PT Railink sebut pembangunan kereta bandara baru Yogyakarta akan lebih mudah
Kereta Bandara Kulon Progo ditarget beroperasi 2020
Menhub Budi minta maaf atas perlakuan Angkasa Pura I terhadap warga penolak NYIA