Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian nilai kerugian negara dari total pemasukan sektor pertambangan batu bara mencapai Rp 1,3 triliun per tahun. Perkiraan ini tak jauh berbeda dengan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW), di mana kerugian negara dalam dari sektor batu bara mencapai Rp 133 triliun dalam kurun waktu 10 tahun ini.

Menindaklanjuti hal itu, Tim KPK bersama 4 Ditjen Kementerian, menelusuri alur pengiriman dan muat batu bara, di Sungai Mahakam, di Samarinda, Kalimantan Timur, hingga muara laut, dari pagi hingga sore ini.

"Kita telusuri perbedaan (angka potensi kerugian) itu, karena tidak terjadi kesesuaian data. Laporan surveyor (yang menghitung kadar kalori dan volume batu bara), masing-masing," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, kepada wartawan, di dermaga Distrik Navigasi Samarinda, Kamis (15/11).

Agus menerangkan, perbedaan perhitungan potensi kerugian negara itu, memang cukup signifikan dan akan diselaraskan 2-3 bulan ke depan.

"Indikasi potensi kerugian dari hitungan KPK Rp 1,3 triliun per tahun itu, mirip dengan ICW dengan potensi kerugian negara Rp 133 triliun selama 10 tahun," ujar Agus.

Dari penelusuran, lanjut Agus, banyak temuan yang jadi pertanyaan. "Ada 3 jeti (dermaga muat batu bara) berdekatan. Ketika ditanya, tidak ada perusahaan tambangnya. Misalnya, jangan-jangan angkut batu bara ilegal," sebut Agus.

"Jadi, ini perlu pendalaman lebih lanjut. Inventarisir dari hulu ke hilir baik itu tongkang, perizinan pengapalan, termasuk tugboat. Intinya, kita harap pasal 33 UUD 1945 sepenuhnya untuk masyarakat," tegas Agus.

Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Agus Purnomo, mengakui ada yang tidak sinkron dari data pelaporan. "Tidak sinkron kuantitatifnya, akan disinkronisasi. Misal soal kelengkapan izin, pelayaran kapal, tugboat dan tongkang. Harusnya sama (angka pemasukan ke negara), tapi kok beda," kata Agus Purnomo.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur, Wahyu Widhi Heranata, juga mengakui selama ini banyak pemasukan negara yang hilang. "Selama ini, banyak lost. Terutama perusahaan tambang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) izinnya dari pusat," kata Wahyu.

"Angka itu (Rp 1,3 triliun) se-Indonesia. Kaltim memang terbesar sektor pertambangan ke negara. Kalau dari Kaltim (potensi kerugian negara) sekira 20-30 persen dari Rp 1,3 triliun. Tim ke Kaltim, karena kita jadi contoh (penelusuran sebab potensi kerugian negara)," jelas Wahyu.

Selain KPK dan Kemenhub, tim lain yang datang ke Samarinda seperti Kemenkeu, Kemendag, Kejaksaan dan juga Polri. Dari penelusuran hari ini, akan dibahas serius segera di Jakarta.