Polisi gerebek pabrik pembuatan mi basah mengandung boraks

Merdeka.com - Satuan Narkoba Polres Kulonprogo menggerebek pabrik mi basah diduga berbahan boraks, Rabu (10/8) sekitar pukul 05.00 WIB. Pabrik mi tersebut bertempat di Pedukuhan Karangnongko, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul.

Dalam penggerebekan, Kepolisian menyita beberapa barang bukti berupa boraks sebanyak 25 kg, alat-alat produksi mi, pewarna yang digunakan dalam membuat mi, terigu dan 250 mi basah yang sudah jadi.

"Pabrik ini sehari bisa memproduksi 400-500 kg, bahkan kalau hari besar bisa mencapai 1 ton mi," ujar Kasat Narkoba Polres Kulon Progo AKP Andri Alam, Rabu (10/8).

Menurut AKP Andri Alam, mi yang diduga menggunakan boraks tersebut distribusinya ke seluruh DIY. Kepolisian berencana akan melakukan uji laboratorium terkait barang bukti mi dan pewarna yang dipakai dalam pembuatan mi.

"Kami akan bekerja sama dengan pihak lain seperti BBPOM dalam uji laboratorium," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) DIY, I Gusti Ayu Adi Arya Patni, mengakui selama ini pihaknya menemukan makanan termasuk mi yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Bantul. Biasanya mi mengandung bahan berbahaya terdapat campuran formalin dan boraks.

"Iya kami akui bahwa di Kabupaten Bantul memang pernah ada temuan mi mengandung bahan berbahaya, tapi selama ini kami belum bisa menelusuri hingga produsen mi," ujar I Gusti Ayu Adi Arya Patni.

Dia menjelaskan, dengan ditemukan produsen mi yang mengandung bahan berbahaya tersebut, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian. BBPOM DIY siap membantu Kepolisian untuk melakukan uji laboratorium untuk membuktikan kandungan mi tersebut.

"Kita akan tunggu kordinasi dari Kepolisian. Kami siap menjadi keterangan ahli untuk pengujian laboratorium," ujarnya.

I Gusti Ayu Adi Arya Patni menambahkan, produsen pangan yang menggunakan bahan berbahaya bertentangan dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 136.

"Nanti bisa melanggar undang-undang pangan dan perlindungan konsumen, di mana ada larangan memproduksi dan mengedarkan makanan yang beracun," imbuhnya.