Polda Gorontalo Resmi Tahan Oknum ASN Tersangka TPKS Anak di Bawah Umur: Ancaman 15 Tahun Penjara

Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah resmi menahan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AR. Penahanan ini dilakukan setelah AR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap anak di bawah umur. Peristiwa ini mencuat setelah AR memenuhi panggilan penyidik pada 24 November.

Penahanan AR dilakukan setelah menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih tiga jam di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Gorontalo. Sebelumnya, AR sempat mangkir dari dua kali panggilan penyidik. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang pejabat negara.

Kabid Humas Polda Gorontalo, Komisaris Besar Polisi Desmont Harjendro, mengonfirmasi penahanan tersebut pada Selasa (25/11). Ia menyatakan bahwa AR datang ke Polda Gorontalo tanpa diundang setelah pemanggilan kedua. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan.

Proses Penahanan dan Ancaman Hukuman Oknum ASN TPKS Gorontalo

Tersangka AR datang ke Unit PPA Ditreskrimum Polda Gorontalo pada malam 24 November setelah dua kali pemanggilan. Setelah dimintai keterangan dan menjalani pemeriksaan, penyidik langsung memutuskan untuk melakukan penahanan. Masa penahanan AR sendiri belum dapat dipastikan secara spesifik.

Penyidik masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya bukti-bukti baru yang dapat melibatkan pihak lain. Saat ini, Unit PPA telah memeriksa sejumlah saksi yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Proses hukum terhadap Oknum ASN TPKS Gorontalo ini terus berjalan.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik berupaya secepatnya melengkapi seluruh persyaratan kelengkapan berkas. Tujuannya adalah agar berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Langkah ini menunjukkan keseriusan Polda Gorontalo dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Atas perbuatannya, tersangka AR terancam dikenakan Pasal 81 dan 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Selain itu, AR juga dapat dikenakan denda hingga Rp5 miliar.

Dugaan Hubungan Asmara dan Isu Suap dalam Kasus TPKS

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa antara AR dan korban telah terjalin hubungan asmara. Namun, motif pasti di balik tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka masih dalam penyelidikan dan penyidikan mendalam. Penyidik terus menggali informasi untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Di tengah penanganan kasus Oknum ASN TPKS Gorontalo ini, beredar informasi mengenai dugaan oknum penyidik Unit PPA menerima suap dari tersangka. Kabid Humas Polda Gorontalo menyampaikan bahwa belum ada laporan resmi terkait hal tersebut. Namun, pihak Bidpropam Polda Gorontalo telah melakukan pendalaman.

Pendalaman ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar luas di media sosial. Jika terbukti adanya praktik suap, maka oknum yang terlibat akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Polda Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dalam setiap penanganan perkara.

Komisaris Besar Polisi Desmont Harjendro menyatakan, "Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan penanganan perkara secara profesional." Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan isu atau informasi yang belum tentu benar. Perkembangan penanganan perkara ini akan disampaikan secara transparan kepada publik.

Sumber: AntaraNews