Plt pimpinan KPK kaget rencana revisi UU kembali mencuat

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto dan Johan Budi kaget dengan munculnya lagi wacana revisi Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, pemerintah sepakat tidak membahas soal revisi UU KPK dalam waktu dekat. Keputusan ini muncul setelah publik ramai-ramai menolak revisi UU KPK yang dianggap sebagai upaya melemahkan lembaga antirasuah itu.

Indriyanto menegaskan, sesuai kesepakatan dengan pemerintah, revisi UU KPK seharusnya tidak dilakukan tahun ini.

"Seingat saya sudah ada komitmen KPK dengan pemerintah bahwa pembahasan akan dilakukan pada tahun 2016 mengingat tahun ini bukan waktu yang tepat dan tidak kondusif. Draf usul revisi dari KPK berbasis penguatan tanpa mengubah eksistensi kewenangan KPK yang ada pada UU KPK," ujar Indriyanto kepada merdeka.com melalui pesan singkatnya, Senin (30/11).

Terpisah, Johan Budi juga terkejut mendengar isu yang menyebutkan bahwa revisi undang undang KPK masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

"Saya cukup terkejut mendengar bahwa revisi UU KPK masuk ke prolegnas padahal beberapa waktu lalu ada kesepakatan yang disampaikan oleh presiden melalui pembantunya bahwa revisi KPK tidak dilakukan pada tahun ini, coba diriset," ujarnya kepada awak media di depan gedung KPK.

KPK menolak mentah-mentah isi draf revisi UU KPK yang sempat beredar. Di dalamnya berisi pembatasan usia KPK hanya 12 tahun sejak UU disahkan serta pemberian kewenangan menerbitkan penghentian perkara atau SP3.

Johan Budi tidak alergi revisi UU KPK. Asalkan tujuannya murni memperkuat KPK. Namun jika revisi ini hanya untuk memperlemah, KPK menolak keras.

"Revisi UU KPK seharusnya dimaksudkan untuk memperkuat KPK bukan untuk melemahkan KPK, dan itu juga suara yang sama pernah disampaikan oleh presiden jokowi. Jadi kalau revisi ini adalah untuk memperlemah tentu harus ditolak," ucapnya.

Baca juga:Revisi UU KPK kembali muncul, resmi jadi usulan DPRRevisi UU KPK kembali muncul, DPR tak mau disalahkanMenko Polhukam tunggu keputusan DPR terkait delapan nama Capim KPKFahri minta Jokowi terbitkan Perppu Jaksa wajib ada di pimpinan KPKIni penjelasan Ketua Komisi III soal nasib capim KPK yang tak jelasJohan Budi: Terserah Komisi III saja mau milih atau enggak silakan