Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS: Ridwan Kamil Jangan Cengeng Lempar Tanggung Jawab ke Mahfud MD

PKS: Ridwan Kamil Jangan Cengeng Lempar Tanggung Jawab ke Mahfud MD Ridwan Kamil. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta keadilan atas hukum yang terjadi dalam kasus kerumunan pentolan FPI Habib Rizieq Syihab. Dia ‘menunjuk hidung’ Menko Polhukam Mahfud MD, yang harusnya ikut bertanggung jawab dalam kasus kerumunan tersebut.

Terkait polemik ini, anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil mengkritik Ridwan Kamil. Nasir menilai, Ridwan Kamil belum siap memikul tanggung jawab.

"Jangan cengeng. Masing-masing sudah punya tanggung jawab sesuai aturan perundangan," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (17/12).

"Melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam soal kerumunan menunjukkan bahwa RK belum siap memikul tanggung jawab," imbuhnya.

Selain itu, Nasir juga mengkritisi hubungan antara pusat dan daerah dari polemik ini. Menurut politikus PKS ini, pusat dan daerah seakan tidak saling koordinasi.

"Melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam sama saja memperlihatkan bahwa tidak koordinasi antara pusat dan daerah," ucapnya.

Kekesalan Ridwan Kamil

Sebelumnya, Ridwan Kamil selesai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reskrimum Polda Jabar terkait kasus kerumunan Rizieq Syihab di Megamendung, Jawa Barat.

Usai diperiksa, RK menyampaikan bahwa Menko Polhukam juga harus bertanggungjawab atas kasus tersebut.

"Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud MD, di mana penjemputan HRS ini diizinkan asal tertib dan damai. Jadi, beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya," kata Kang Emil.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen PDIP: Mundurnya Mahfud MD karena Fungsi Menko Polhukam Diambil Alih Jokowi

Sekjen PDIP: Mundurnya Mahfud MD karena Fungsi Menko Polhukam Diambil Alih Jokowi

Mahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.

Baca Selengkapnya
Mahfud Ingin Mundur, Kaesang: Beliau Sangat Dibutuhkan di Kemenko Polhukam

Mahfud Ingin Mundur, Kaesang: Beliau Sangat Dibutuhkan di Kemenko Polhukam

Namun, Kaesang menghargai apapun keputusan yang diambil Mahfud ke depannya.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Ungkap MK Pernah Batalkan Putusan Pemilu yang Terbukti Curang

Mahfud MD Ungkap MK Pernah Batalkan Putusan Pemilu yang Terbukti Curang

Mahfud menegaskan pemilu bisa saja dibatalkan, jika terjadi kecurangan dan didiskualifikasi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mahfud MD Dikabarkan Mundur dari Menko Polhukam Hari ini, Bahlil: Kabar Burungnya Begitu

Mahfud MD Dikabarkan Mundur dari Menko Polhukam Hari ini, Bahlil: Kabar Burungnya Begitu

Kabar Mahfud MD akan mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam beredar luas.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD dari Menko Polhukam Pagi Ini

Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD dari Menko Polhukam Pagi Ini

Mahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.

Baca Selengkapnya
Mahfud Mengaku Tenang Jelang Pencoblosan: Pokoknya Optimistis Menang

Mahfud Mengaku Tenang Jelang Pencoblosan: Pokoknya Optimistis Menang

Mahfud Md mengaku sangat tenang dan optimistis menghadapi momen pencoblosan Pilpres 2024 hari ini, Rabu (14/2).

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu

Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu

Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya