Merdeka.com - Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR Netty Prasetiyani Aher mengaku mendukung kelanjutan pengembangan Vaksin Nusantara asalkan sejalan dengan kaidah ilmiah. Wakil Ketua FPKS DPR RI ini meminta pihak pengembang agar memastikan proses Vaksin Nusantara sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku.

"Jika pengembangan Vaksin Nusantara sudah sesuai prosedur, saya mendukung untuk terus dilanjutkan, difasilitasi kebutuhannya oleh negara, bahkan didampingi dalam prosesnya. Vaksin dalam negeri butuh dukungan bukan hambatan. Ini harus dimaknai sebagai capaian anak bangsa yang harus diapresiasi," kata Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3).

Hal ini menyusul langkah RSUP Dr Kariadi Semarang yang bersurat kepada Kemenkes RI. Pihak RSUP Dr Kariadi meminta penghentian pengembangan Vaksin Nusantara karena kelengkapan dan persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin dentritik belum mendapatkan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) tahap II terhadap kandidat Vaksin Nusantara oleh BPOM.

Netty menuturkan, selain soal kecepatan, setiap vaksin yang dikembangkan harus melalui tahapan uji klinis sebagaimana standar yang berlaku. Dia menekankan supaya jangan terburu-buru dalam mengembangkan vaksin sehingga dapat berdampak buruk ke depannya.

"Setiap tahap pengembangan vaksin harus dibuktikan dengan data mulai dari kecocokan, keamanan, tingkat keampuhan dan lain-lain," ujar dia.

Politisi perempuan PKS ini juga berharap polemik seputar pengembangan vaksin tidak berangkat dari adanya standar ganda atau beda perlakuan antara vaksin dalam dan luar negeri. Jangan sampai ada persepsi bahwa produk dari luar dipermudah prosesnya, tapi produk inovasi dalam negeri justru dipersulit.

"Ini akan jadi preseden buruk yang merugikan rakyat dan menguntungkan elit penjual vaksin. Jika kita dapat mengembangkan produksi dalam negeri yang lebih bagus dan lebih murah, mengapa tidak di dukung?" kata Netty.

Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang mengirim surat ke Kementerian Kesehatan. Surat tersebut berisi permintaan penundaan uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara.

"RS Kariadi yang mengirimkan surat untuk menunda uji klinis tahap kedua Vaksin Nusantara," kata juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi merdeka.com, Selasa (23/3).

Permintaan penundaan uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara disebabkan adanya hambatan. Salah satunya penelitian Vaksin Nusantara belum memenuhi kriteria Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

"Dikarenakan akan memenuhi kriteria CPOB dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujarnya.

Nadia mengatakan, saat ini surat permintaan penundaan uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi sedang dikaji Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan. Setelah proses pengkajian selesai, baru Kementerian Kesehatan menentukan sikap.

Vaksin Nusantara merupakan gagasan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Vaksin Nusantara telah merampungkan uji klinis fase satu.

Penelitian Vaksin Nusantara dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang. Penelitian ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com