Pimpinan DPR sesalkan Arab Saudi tak beri tahu eksekusi mati Zaenab

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyayangkan vonis mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Siti Zaenab binti Duhri. Terlebih, vonis mati tersebut tidak terlebih dahulu diberitahukan kepada pemerintah Indonesia.

"Segala sesuatu apabila ada hal hukum harus diberitahu ke dubes, sehingga ini bisa dimediasi," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/4).

Menurut dia, apabila pemerintah Indonesia berusaha keras melakukan mediasi, kemungkinan besar bisa saja vonis mati kepada warga asal Bangkalan, Madura itu dibatalkan. "Mediasi harus dilakukan dengan segala upaya daya," tegas Wakil Ketua Umum Demokrat ini.

Diketahui, Siti Zaenab merupakan seorang buruh migran Indonesia (BMI) di Arab Saudi yang dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasanya bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Siti Zainab kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.

Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati qishash kepada Siti Zaenab. Dengan jatuhnya keputusan qishas tersebut maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban.

Namun pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil baligh.

Kemudian pada tahun 2013, setelah dinyatakan akil baligh, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi telah menyampaikan kepada pengadilan perihal penolakannya untuk memberikan pemaafan kepada Siti Zaenab dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Hal ini kemudian dicatat dalam keputusan pengadilan pada tahun 2013.

Pada hari Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat, WNI yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga ini dieksekusi mati tanpa ada pemberitahuan dahulu kepada pihak RI. Menlu Retno Marsudi lalu melayangkan protes keras atas pelaksanaan eksekusi mati tersebut.