Penyelenggara dan aparatur negara diminta netral di Pilgub DKI 2017

Merdeka.com - Komunitas Kelompok Kerja (Pokja) Nusantara meminta aparatur negara dalam hal ini pemerintah daerah, Polri dan TNI bersikap netral dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 khususnya di DKI Jakarta. Mengingat, Jakarta barometer politik Indonesia.

"Dengan kegiatan ini kami menyerukan warga Jakarta, kami meminta aparatur negara dalam hal ini pemerintah daerah, Polri, TNI bisa bersikap netral dan tidak terlibat kecurangan dari proses Pilkada," kata Koordinator Pokja Nusantara Yudi Chandra dalam diskusi bertajuk 'Anti Kecurangan Pilkada DKI Jakarta' di Jakarta, Jumat (9/12).

Tak hanya pada aparatur negara, Pokja Nusantara meminta pelaksana Pilkada pun bisa bersikap adil dan tidak memihak salah satu calon. Penyelenggara negara diminta bersikap netral dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada.

"Kedua kami meminta pelaksana Pilkada, untuk bersikap netral. Jangan sampai penyelenggara negara ikut terlibat kecurangan. Kami berharap penyelenggara negara memfasilitasi Pilkada dengan baik," tegasnya.

Di sisi lain, Yudi juga mengingatkan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur bisa menginstruksikan tim suksesnya untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik kecurangan Pilkada.

Yudi menegaskan akan mengajak seluruh masyarakat Jakarta, khususnya para kaum intelektual ikut mengawasi proses Pilkada sampai selesai. Dia berharap, dengan agenda ini praktik kecurangan di Pilkada bisa diminimalisir.

"Tapi yang jadi sorotan dari aparatur negara ini yang jadi concern kami. Di sini kami memasifkan atau mengajak kaum-kaum intelek untuk mengawasi kecurangan di Pilkada DKI," pungkas Yudi.