Penjelasan Jenderal Bintang Dua TNI soal Rantis Anoa 'Mejeng' di Parkiran Kejagung

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempatkan Kendaraan Taktis (Rantis) Anoa di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Hal ini menjadi bagian dari pengamanan atas permintaan Korps Adhyaksa.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi saat ditanyakan perihal adanya Rantis di Kejaksaan Agung.

"Itu kan dalam rangka pengamanan rutin yang memang diminta oleh Kejagung sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI, serta Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejagung Nomor NK/6/IV/2023," kata Kristomei saat dihubungi merdeka.com, Rabu (6/8).

Secara terpisah, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna menjelaskan, adanya Rantis di kantornya itu merupakan bagaimana dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar dua lembaga tersebut.

"Pertama kita tegaskan dulu bahwa kejaksaan sudah ada MoU kerjasama antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI terkait pengamanan jaksa, Kejaksaan dan jaksa," ujar Anang di Kejagung, Jakarta Selatan.

"Kita juga sudah ada prepres juga terhadap kita, terkait dengan prepres nomor 66 tahun 2025 perlindungan terhadap jaksa," sambungnya.

Selain itu, adanya dua kendaraan Rantis di dekat Gedung Utama Kejagung serta Gedung Kantor Pengacara Negara yang menjadi lokasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ini juga merupakan operasi rutin.

"Yang selanjutnya juga kita dalam hal ini, kebetulan ini kan juga operasi rutin, disini ada Satgas PKH, ini kan Agustus ini kan dalam rangka untuk target teman-teman ini Kebetulan dari Satgas PKH ini ada Insur TNI juga," jelasnya.

"Jadi sudah biasa pengamanan disini, dan memang ditempatkan, ya kita siapkan aja, itu dipersilakan," tambahnya.

Dirinya memastikan, adanya Rantis tersebut merupakan bagian dari pengamanan TNI di Kejagung. Apalagi, juga masuk dalam alat vital negara.

"Ya pengamanan lah (urgensinya), itu teman-teman TNI lah enggak ada masalah kok. Kan ini juga alat vital negara, kebetulan nangani perkara besar," ucapnya.

"Oh enggak (bukan permintaan Kejagung karena ada perkara besar), ini PKH, karena kan ada unsur TNI di dalamnya. Oh enggak (ada indikasi serangan), sampai saat ini enggak, enggak, enggak ada baik," pungkasnya.