Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) siap mengerahkan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) sebanyak 17.073 personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) demi mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang. Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menuturkan pengerahan belasan ribu pasukan BKO tersebut, juga menjadi bukti dukungan penuh pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk kelancaran Pemilu 2024.
"Pemprov Kaltim menyiapkan 17.073 orang pasukan BKO yang tersebar di 11 ribu TPS. Baik itu TPS yang sangat rawan, rawan, kurang rawan dan khusus. Sudah ada pola pengamanannya dan Linmas perlu hadir," ungkapnya Senin (5/2/2024) malam.
Hal itu ia katakan, sesuai dengan tugas pemerintah yang wajib mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kami sebagai Pemprov, melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang. Dalam pasal 434 UU Nomor 17 tentang Pemilu, peran pemerintah itu wajib memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum," terangnya.
Adapun dukungan yang diberikan oleh pemerintah bisa beragam. Sesuai kebutuhan penyelenggara Pemilu. Mulai dari kebutuhan dukungan data, pembiayaan, partisipasi, distribusi logistik, maupun keamanan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilu.
Akmal bahkan mengaku, pihaknya bersama unsur TNI/Polri pro aktif melakukan peninjauan kesiapan logistik Pemilu di beberapa kabupaten/kota.
"Kaltim ini masuk sebagai daerah yang memiliki kerawanan pada Pemilu 2024. Kita maknai itu sebagai kewaspadaan. Apalagi Kaltim ini, banyak tantangannya, banyak remote area. Target partisipasi pemilih kita juga rendah. Sementara, target pusat itu 79,5 persen untuk Pemilu 2024," jelas Dirjen Otda Kemendagri ini.
Pihaknya juga siap memfasilitasi seluruh kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi kelancaran Pemilu 2024. Terutama bagi wilayah remote area di daerah pedalaman Kalimantan Timur.
"Bagi daerah remote area yang masih blankspot, kami siap fasilitasi untuk penguatan sinyal. Karena itu sangat urgent yaa untuk mengisi hasil rekapituasi suara di aplikasi SiRekap," tegasnya.
Pemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.
Baca SelengkapnyaMomen pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut merupakan hasil pemadanan yang dilakukan terhadap penerima KJMU tahap 2 tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKejadian itu berawal ketika korban diajak keluar rumah oleh salah seorang pelaku inisial R yang juga merupakan teman korban.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaKaget melihat korban tengkurap di depan kamar mandi, Iwan kemudian memberitahu istri dan kerabat lainnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Maruli, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran TNI AD dalam membantu menyukseskan pelaksanan pesta demokrasi, Pemilu dan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKombes Jeki tak ingin ada gangguan Kamtibmas menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim terus berupaya memacu peningkatan dan pengembangan produksi komoditas pisang di daerah.
Baca Selengkapnya