Pemprov DKI Jakarta Segera Tertibkan Lapangan Padel Bermasalah, Ini Kata Gubernur Pramono Anung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk segera menertibkan lapangan padel yang terbukti bermasalah di ibu kota. Tindakan tegas ini akan menyasar fasilitas yang mengganggu ketertiban umum dan tidak mengantongi persetujuan dari warga setempat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa langkah ini merupakan respons atas berbagai keluhan yang diterima.

Gubernur Pramono Anung, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, mengumumkan bahwa keputusan final akan diambil pada Senin atau Selasa mendatang. Penertiban akan diberlakukan bagi lapangan padel yang tidak hanya menimbulkan gangguan, tetapi juga memiliki masalah perizinan yang tidak lengkap. Oleh karena itu, pengawasan ketat akan dilakukan oleh dinas terkait.

Sebelumnya, Pramono Anung telah berencana mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membahas regulasi perizinan lapangan padel di Jakarta. Diskusi ini dianggap krusial menyusul adanya aduan warga mengenai kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas di lapangan padel, yang berdampak pada kenyamanan sehari-hari mereka.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menindak tegas lapangan padel yang melanggar ketentuan. “Besok, hari Senin atau Selasa, kami segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat, dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas,” ujarnya di Jakarta Selatan, Jumat. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat di sekitar fasilitas olahraga tersebut.

Tidak hanya itu, Gubernur Pramono juga telah menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh lapangan padel yang beroperasi di wilayah ibu kota. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fasilitas mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Langkah ini diambil sebagai respons proaktif terhadap potensi masalah yang mungkin timbul dari operasional lapangan padel di Jakarta.

Rencana pembahasan perizinan dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi agenda penting Pemprov DKI Jakarta. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif terkait regulasi lapangan padel, terutama dalam menanggapi keluhan warga mengenai kebisingan. Kebijakan yang akan dirumuskan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fasilitas olahraga dan hak kenyamanan warga.

Di tengah isu penertiban, salah satu pemilik lapangan padel, Fourthwall Padel, yang berlokasi di Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, menunjukkan itikad baik dengan merespons keluhan warga. Perwakilan dari PT Kreasi Arena Indonesia, Fajar Ediputra, menyatakan kesepakatannya untuk membatasi jam operasional dan memasang peredam suara (soundproofing). “Kami akan memperkuat dinding kami supaya suara-suara yang dihasilkan dari lapangan padel itu bisa teredam di dalam, tidak mengganggu apa yang ada di luar,” kata Fajar.

Proses pemasangan peredam suara ini direncanakan akan berlangsung selama bulan Ramadhan, dengan pembatasan operasional hingga 50 persen. Selama periode ini, jam operasional lapangan padel akan dimulai dari pukul 14.00 hingga 19.00 WIB. Fajar menjelaskan, “Jadi, pada saat bulan puasa, pemasangan soundproofing dan juga pembatasan jam operasional.”

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk mengurangi dampak kebisingan yang dikeluhkan oleh warga sekitar. Komitmen pemilik lapangan padel untuk berinvestasi pada peredam suara menunjukkan upaya adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Pihak Fourthwall Padel menargetkan pengerjaan peredam suara ini rampung dalam waktu 35 hari, demi kenyamanan bersama.

Meskipun telah berupaya merespons keluhan warga, Fajar Ediputra dari Fourthwall Padel juga menyoroti aspek perizinan dan zonasi sebagai tantangan. Ia mengungkapkan bahwa perizinan operasional lapangan padel mereka sebenarnya sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Namun, permasalahan kebisingan muncul akibat zonasi yang memungkinkan bangunan lapangan padel berdekatan langsung dengan area pemukiman warga.

“Kalau mengikuti aturan, sebenarnya di lapangan kami desibel-nya masih 70 gitu. Cuman ini kan yang menjadi permasalahan adalah zonasi, yang mana zonasi kami berdampingan langsung dengan zonasi rumah tinggal,” tutur Fajar. Situasi ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi zonasi yang perlu ditinjau ulang oleh pihak berwenang. Kebisingan yang berada di ambang batas toleransi namun tetap mengganggu warga menjadi poin krusial.

Oleh karena itu, solusi jangka panjang tidak hanya bergantung pada inisiatif pemilik lapangan padel, tetapi juga pada kebijakan pemerintah daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan yang diinisiasi oleh Gubernur Pramono Anung diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih jelas dan adaptif terhadap perkembangan fasilitas olahraga di tengah permukiman padat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.

Sumber: AntaraNews