Pemotor Tewas Buntut Jalan Rusak di Pasar Kemis, Bupati Tangerang Buka Suara: Nanti Diperbaiki

Seorang pelajar SMK inisial CRA meregang nyawa usai kecelakaan saat melewati jalanan rusak di Jalan Raya Pasar Kemis, Tangerang. Peristiwa itu terjadi tepat di depan PT Victory Chingluh Indonesia, Pasar Kemis.

Data Satlantas Polresta Tangerang dalam satu bulan belakang, terdapat empat insiden kecelakaan dengan mengakibatkan korban jiwa.

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid buka suara. Ia merespons kritik dari warga dengan menginstruksikan perbaikan di sejumlah titik jalan rusak.

"Sudah diperbaiki sekarang. Sekarang masih terus berjalan (proses perbaikan)," kata Maesyal di Tangerang, Senin (16/2).

Maesyal mengatakan telah memberikan atensi kepada jajaran di bawah dan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk segera memperbaiki akses jalan dengan kondisi rusak parah, khususnya di jalan-jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang.

"Intinya sekarang masih sedang berjalan (perbaikan jalan). Kita terus berjalan," ucapnya.

Dia mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk sesegera mungkin merealisasikan program kerjanya, terutama terkait infrastruktur jalan.

"Untuk perbaikan jalan ada dari anggaran pemeliharaan. Itu nanti diperbaiki semuanya, nanti kita tindaklanjuti di anggaran berikutnya," kata dia.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud mengatakan pemerintah daerah melalui OPD terkait harus segera memperbaiki jalan rusak tersebut.

Terlebih, banyak jalan rusak setelah banjir dan hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu terakhir yang melanda Kabupaten Tangerang.

"Saya sudah mendengar informasi banyaknya kecelakaan di ruas Jalan Raya Pasar Kemis. Pemerintah daerah harus gerak cepat merespons kerusakan jalan, jangan sampai menunggu korban berikutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas," ujarnya.

Amud mengatakan Pemda memiliki anggaran pemeliharaan jalan yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan kerusakan, sehingga tidak lagi menimbulkan kecelakaan di lokasi tersebut.

Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan instansi terkait agar mekanisme penggunaan anggaran tetap sesuai aturan tanpa menghambat percepatan perbaikan jalan rusak.

"Jika pemerintah ragu, silakan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai ketentuan hukum," paparnya.

Oleh karena itu, ia menilai percepatan perbaikan penting dilakukan demi peningkatan pelayanan publik serta keselamatan masyarakat.

"Perbaikan jalan rusak harus segera dilakukan, sehingga masyarakat kembali dapat menikmati kondisi jalan yang aman dan nyaman," ujarnya. Seperti dikutip Antara.