Pemkot Denpasar Gelar Pengukuran Serentak, Validasi Data Penanganan Stunting Denpasar Demi Angka Akurat

Pemkot Denpasar melakukan pengukuran serentak pada ribuan ibu hamil dan balita untuk validasi data Penanganan Stunting Denpasar. Upaya ini demi kebijakan tepat sasaran dan menekan angka stunting.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Pemkot Denpasar Gelar Pengukuran Serentak, Validasi Data Penanganan Stunting Denpasar Demi Angka Akurat
Pemkot Denpasar melakukan pengukuran serentak pada ribuan ibu hamil dan balita untuk validasi data Penanganan Stunting Denpasar. Upaya ini demi kebijakan tepat sasaran dan menekan angka stunting. (AntaraNews)

Pemerintah Kota Denpasar secara masif menggelar pengukuran serentak bagi ribuan ibu hamil dan balita di seluruh wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memvalidasi data stunting yang ada, memastikan keakuratan informasi di lapangan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memimpin langsung peninjauan kegiatan penting ini.

Pengukuran ini bertujuan untuk menekan angka stunting secara efektif di kota tersebut, dengan target mencapai sekitar 20 ribu balita hingga pertengahan November 2025. Inisiatif ini juga mencakup penanganan balita stunting tanpa memandang domisili KTP, menunjukkan komitmen Pemkot Denpasar. Fokus utama adalah menyelamatkan generasi muda dari ancaman gizi buruk.

Peninjauan dilakukan di Banjar Tanjung, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, di mana Wali Kota menegaskan pendekatan inovatif. Pemkot Denpasar berupaya memanfaatkan dana bagi hasil pajak untuk mendukung program pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini menjadi solusi bagi balita dari keluarga non-KTP Denpasar yang selama ini sulit dijangkau dana desa.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Anak Agung Ayu Agung Candrawati menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Tujuannya adalah untuk memastikan validitas data stunting yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Denpasar sebelumnya 10,8 persen dan menurun menjadi 10,4 persen tahun ini. Namun, aplikasi E-PPGBM menunjukkan hanya sekitar 2 persen.

Perbedaan signifikan ini mendorong Pemkot Denpasar untuk melakukan pengukuran serentak yang lebih komprehensif. Hingga minggu kedua November 2025, dari sekitar 4.400 balita yang telah diukur, tercatat hanya 13 balita yang masuk kategori stunting. Angka ini setara dengan sekitar 0,2 persen dari total yang diperiksa. Kegiatan ini diharapkan memberikan gambaran aktual dan menyeluruh.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan bahwa dari hasil sementara pengukuran terhadap 4.000 balita, tercatat hanya sekitar 0,2 persen yang terindikasi stunting. Angka ini jauh di bawah data nasional yang menunjukkan 10,4 persen. "Mudah-mudahan data ini tidak meningkat. Kami ingin memastikan angka riil di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Pengukuran serentak ini direncanakan berlangsung selama dua minggu penuh di bulan November, dengan target mencapai 20 ribu balita di seluruh Denpasar akan diukur. Setelah data seluruhnya terinput, Pemkot Denpasar akan memiliki angka riil stunting yang akurat. Data ini krusial untuk merumuskan kebijakan Penanganan Stunting Denpasar yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan komitmen Pemkot Denpasar dalam menekan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor yang inovatif. Salah satu fokus utama adalah penanganan stunting tanpa memandang asal penduduk atau status KTP. "Pencegahan stunting di Kota Denpasar tidak melihat asal penduduk, termasuk status KTP," kata Jaya Negara.

Ia mencontohkan kasus di Sanur Kauh, di mana tujuh dari sepuluh kasus stunting adalah balita dari luar Denpasar. Meskipun demikian, mereka tetap ditangani dan dipantau karena tinggal di wilayah Denpasar. Komitmen ini menunjukkan inklusivitas dalam program Penanganan Stunting Denpasar.

Terobosan penting yang sedang disiapkan adalah pemanfaatan dana bagi hasil pajak untuk mendukung program pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini ditujukan khususnya bagi balita dari keluarga yang tidak memiliki KTP Denpasar. Selama ini, dana desa tidak dapat digunakan untuk warga non-KTP Denpasar, meskipun mereka menetap di sana.

Jaya Negara menjelaskan, "Maka, kami berupaya agar dana bagi hasil pajak dapat menjadi solusi intervensi lintas wilayah. Komitmen kami jelas, menyelamatkan anak-anak Denpasar sebagai aset bangsa dari ancaman stunting." Inovasi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak balita yang membutuhkan intervensi gizi.

Kegiatan pengukuran serentak ini menargetkan sekitar 20 ribu balita di seluruh Denpasar untuk diukur. Proses ini berlangsung selama dua minggu penuh di bulan November, memastikan cakupan yang luas. Setelah semua data terkumpul dan terinput, Pemkot Denpasar akan memiliki gambaran lengkap mengenai angka stunting yang sebenarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Anak Agung Ayu Agung Candrawati berharap data aktual ini akan menjadi dasar yang kuat untuk intervensi selanjutnya. Angka 0,2 persen yang ditemukan dari pengukuran awal memberikan harapan besar bagi Penanganan Stunting Denpasar. Ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan mungkin lebih efektif dari perkiraan sebelumnya.

Wali Kota Jaya Negara menekankan pentingnya data riil di lapangan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang valid, program-program pencegahan stunting dapat disesuaikan secara spesifik. Tujuannya adalah untuk terus menurunkan angka stunting dan menciptakan generasi penerus yang sehat dan cerdas di Denpasar.

Komitmen Pemkot Denpasar untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman stunting merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi pendanaan, Denpasar bertekad menjadi kota dengan angka stunting yang minimal. Upaya berkelanjutan ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi