Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi akhirnya merobohkan bangunan semipermanen yang dijadikan gereja untuk jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Pembongkaran gereja di Jalan MT Haryono, Gang Wiryo, RT 05/02, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi menggunakan alat berat, Kamis (21/3) kemarin.

Proses pembongkaran yang mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bekasi ini berjalan cukup lama. Pasalnya, jadwal pembongkaran yang dijadwalkan pukul 09.00 itu mendapat penolakan dari para jemaat.

Sejak pagi para jemaat menghadang alat berat maupun petugas yang akan merobohkan bangunan tersebut. "Pada intinya kami hanya membongkar bangunan," kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bekasi, Agus Dahlan.

Lebih lanjut Agus, mengatakan, pembongkaran tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selama ini, kata dia, bangunan yang dipersoalkan hanya pada dinding pemugar yang dibangun pihak gereja pada Desember lalu.

"Mereka membangun, tapi belum buat IMB," ujarnya.

Direktur The Wahid Institute, Yenny Zannuba Wahid, menilai pembongkaran HKBP Setu jelas menunjukkan pemerintah daerah lepas tanggung jawab untuk menjamin warga negara menjalankan hak beragama mereka.

"Pemerintah setempat belum menunjukkan iktikad baik dan komitmen memfasilitasi agar jemaat betul-betul bisa mendapat IMB dan akhirnya beribadah di gereja mereka sendiri. Pemerintah justru terkesan berpihak pada keinginan dan tekanan kelompok-kelompok keagamaan tertentu," tegas Yenny Wahid lewat keterangan tertulis.

Putri almarhum Gus Dur ini mengatakan, pembongkaran dan penyegelan ini jelas kian memperkuat keyakinan dan penilaian bahwa cara-cara tersebut memang menjadi pola umum pelanggaran hak beragama, tidak hanya di Bekasi tetapi juga di sejumlah tempat di Indonesia.

"Selain HKBP Setu, sebelumnya HKBP Filadelfia di Jejalen dan HKBP Perwira di Bekasi Utara juga mengalami nasib yang sama," ujarnya.

Yenny juga mendesak Presiden mengambil sikap tegas atas pelanggaran hak beragama ini dan menginstruksikan menteri agama serius memfasilitasi HKBP Setu beribadah di gereja mereka.