Pemerintah Tingkatkan Upaya Konservasi Komodo Melalui SRAK Nasional hingga 2035

Pemerintah Indonesia secara serius meningkatkan upaya perlindungan terhadap satwa endemik Komodo melalui peluncuran Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Komodo (SRAK). Dokumen ini menjadi panduan nasional yang krusial untuk melestarikan spesies langka ini hingga tahun 2035. Langkah strategis ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati yang unik di dunia.

Diseminasi SRAK Komodo ini dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis lalu, menandai dimulainya implementasi rencana jangka panjang tersebut. Kehadiran SRAK diharapkan dapat menyatukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, hingga masyarakat, dalam satu visi konservasi yang terpadu. Ini adalah respons terhadap status Komodo yang tergolong rentan dalam Daftar Merah IUCN.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ahmad Munawir, menekankan urgensi SRAK karena Komodo hanya dapat ditemukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Oleh karena itu, perlindungan Komodo menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan kelangsungan hidupnya di habitat alami.

Meskipun populasi Komodo di dalam Taman Nasional Komodo saat ini terpantau stabil, spesies ini tetap dikategorikan sebagai terancam punah dalam Daftar Merah IUCN. Kondisi ini menuntut penguatan upaya perlindungan secara berkelanjutan dan terstruktur. SRAK hadir sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai tujuan konservasi tersebut.

Ahmad Munawir menjelaskan bahwa ancaman terhadap Komodo meliputi degradasi habitat dan penurunan jumlah mangsa akibat perburuan ilegal. Kedua faktor ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem tempat Komodo hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, SRAK memfokuskan perhatian pada mitigasi ancaman-ancaman tersebut.

Berdasarkan estimasi, terdapat sekitar 3.200 individu Komodo di dalam Taman Nasional Komodo. Sementara itu, populasi di luar taman nasional diperkirakan mencapai 700 individu, tersebar di wilayah utara dan barat Pulau Flores. Data ini menunjukkan bahwa upaya konservasi tidak hanya harus berpusat di kawasan lindung, tetapi juga di area sekitarnya.

Dokumen SRAK Komodo ini berlaku selama sepuluh tahun, yakni dari tahun 2025 hingga 2035, dan disusun melalui kolaborasi berbagai pihak. KLHK, organisasi non-pemerintah (NGO), serta organisasi konservasi seperti Komodo Survival Program (KSP) turut serta dalam penyusunan panduan ini. Tujuannya adalah untuk melindungi dan mempertahankan kelangsungan hidup Komodo secara efektif.

Ketua Komodo Survival Program (KSP), Deni Purwandana, menyoroti bahwa tantangan terbesar dalam konservasi Komodo justru berada di luar kawasan lindung. Sekitar 50 persen dari distribusi Komodo di Flores berada di zona konservasi non-formal. Situasi ini memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah penyusutan habitat Komodo akibat aktivitas manusia.

Ekspansi pariwisata di beberapa wilayah juga menjadi perhatian serius yang dapat mengancam habitat Komodo. Tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan ketat, pengembangan pariwisata berpotensi menimbulkan tekanan tambahan pada ekosistem alami Komodo. Oleh karena itu, integrasi konservasi dalam setiap kebijakan pembangunan menjadi sangat penting.

Pendekatan sosial yang menyasar masyarakat lokal yang hidup berdekatan dengan habitat Komodo merupakan kunci keberhasilan konservasi. Deni Purwandana mengungkapkan bahwa sebagian warga masih sensitif terhadap istilah 'konservasi', meskipun mereka telah hidup berdampingan dengan Komodo selama beberapa generasi. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi esensial.

SRAK Komodo menguraikan empat program utama, kegiatan strategis, dan rencana aksi spesifik untuk mengatasi tantangan ini. Ini termasuk upaya untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan memastikan bahwa manfaat konservasi juga dirasakan oleh komunitas lokal. Kolaborasi yang kuat akan memastikan keberlanjutan upaya perlindungan.

Sumber: AntaraNews