Pemerintah tegaskan tolak usulan dana saksi Pemilu masuk APBN
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku keberatan atas usul dana saksi dibebani negara melalui APBN. Besarnya dana sampai Rp 10 triliun menjadi beban berat bagi negara. Kondisi ini segera didiskusikan dengan Kementerian Keuangan.
"Pemerintah keberatan kalau diserahkan ke APBN karena nilainya mencapai Rp 10 triliun kalau dua putaran maka dua kali lipat. Kami akan undang Menkeu bagaimana jalan keluar terbaik, apakah pengawasan Bawaslu ditingkatkan atau bantuan parpol ditingkatkan," jelas Tjahjo di Gedung Parlemen Senayan, Selasa (23/5).
Kemudian terkait presidential threshold, pemerintah tetap pada pendirian awal yakni 20 persen hingga 25 persen. Walau dalam fraksi ada mengusulkan nol persen bahkan ada mengusulkan 5 persen. Namun dirinya tetap menyerahkan semuanya pada DPR.
"Presidential threshold, pemerintah ingin 20 persen sampai 25 persen, yang mau nol persen silakan dibahas," terangnya.
Tjahjo juga mengatakan pemerintah tetap menginginkan ambang batas parlemen naik dari jumlah sebelumnya sebesar 3,5 persen. Hal itu menurut dia untuk meningkatkan dan menguatkan demokrasi dalam sistem presidensial.
"Mau 3,5 persen atau lebih dari 7 persen, prinsipnya naik untuk tingkatkan kualitas demokrasi," ujarnya.
Terkait jumlah Dapil, Tjahjo menyatakan pemerintah ingin menambahkan lima. Di mana tiga dapil di Kalimantan Utara (Kaltara), satu untuk kepulauan Riau dan satu lagi di Riau. Untuk pansus jumlahnya diharapkan lebih dari lima, sementara itu untuk jumlah kursi DPRD tetap.
"Nanti bisa dikompromikan, mau ada penambahan atau pengurangan di Jawa Timur, Jawa Barat dan Papua," katanya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaDiperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaTanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnya