Pemerintah Pertimbangkan Aktivitas FPI untuk Beri Izin Perpanjangan

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan izin perpanjangan Front Pembela Islam (FPI) belum diberikan karena pemerintah sedang mengevaluasi aktivitas ormas pimpinan Rizieq Shihab itu. Izin FPI diketahui sudah habis sejak 20 Juni lalu.

"Sementara ini kan belum diputuskan ya izin itu dilanjutkan, diteruskan, diberikan atau tidak. Kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari aktivitasnya selama dia ada, organisasinya, track recordnya juga sedang disusun, organisasi memang layak diberikan izin lagi atau tidak. Sekarang masih dalam pertimbangan pertimbangan itu," jelas Wiranto di kantornya, Jumat (19/7).

Dia meminta semua pihak bersabar. Semuanya diproses dalam aturan yang berlaku.

"Masyarakat harus sabar bagaimana nanti hasilnya. Jadi jangan sampai masyarakat terjebak. Sekarang kita sudah tahu pro dan kontra di masyarakat, tetapi tentunya tentu bertunduk pada hukum yang berlaku. Hukum-hukum tentang keormasan yang nanti mendasari pemerintah untuk menentukan keputusan-keputusan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan, tak hanya 20 syarat administrasi yang harus dipenuhi Front Pembela Islam (FPI). Masih ada hal lain yang menjadi pertimbangan Kemendagri untuk memperpanjang izin organisasi masyarakat (ormas).

FPI sendiri telah memenuhi 10 dari 20 persyaratan administrasi perpanjangan perizinan. Tapi, hal tersebut nyatanya bukan jaminan.

"Ya bisa juga tidak (diperpanjang izin). Kan ada persyaratan administrasi, ada kondisi objektif yang selama ini dilakukan oleh sebuah ormas yang ada di negara yang sudah punya aturan-aturan sendiri," tutur Tjahjo di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).

Sejauh ini, Kemendagri juga meminta saran dan rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Polri terkait perpanjangan izin FPI.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com