Pemerintah Klaim Kenaikan Iuran Agar BPJS Layani Pasien Corona

Minggu, 17 Mei 2020 14:46 Reporter : Ahda Bayhaqi
Pemerintah Klaim Kenaikan Iuran Agar BPJS Layani Pasien Corona Ali Mochtar Ngabalin. ©2018 Merdeka.com/Titin Supriatin

Merdeka.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu memuat kenaikan iuran BPJS yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung.

Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, kebijakan tersebut diambil lantaran Presiden Joko Widodo menginginkan BPJS mendukung pembiayaan pasien Covid-19.

"Dalam situasi pandemi hari ini bahwa presiden menginginkan BPJS tetap melayani masyarakat, mendukung pembiayaan pasien Covid-19," katanya dalam web diskusi, Minggu (17/5).

Dia menyebut, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres sebelumnya memberikan waktu kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru paling lambat 90 hari setelah putusan keluar.

Karena itu, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 64 tahun 2020. Sebab, pembatalan peraturan sebelumnya mempengaruhi pelayanan BPJS, terutama untuk pasien corona.

Lebih lanjut, Ngabalin menyebut, kenaikan iuran ini penting untuk menjaga kualitas dari jaminan kesehatan.

"Jadi poinnya yang paling penting adalah kenaikan iuran untuk menjaga kualitas dan kesinambungan kesehatan," terangnya.

Baca Selanjutnya: ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini