Pemerintah Kawal Penanganan Longsor Cisarua Bandung, Prioritaskan Relokasi dan Pencarian Korban

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada Minggu (25/1) menegaskan komitmen pemerintah pusat. Komitmen ini untuk mempercepat penanganan bencana tanah longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Prioritas utama saat ini adalah penyelamatan jiwa dan pencarian korban yang masih belum ditemukan.

Pratikno menjelaskan bahwa penanganan korban dilakukan secara maksimal. Ini mencakup proses pencarian dan identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga, serta perlindungan bagi para pengungsi. Upaya pencegahan potensi bencana susulan juga menjadi fokus penting pemerintah daerah dan pusat.

Operasi SAR di lokasi bencana terus dilakukan selama 24 jam non-stop. Hal ini mengingat masih terdapat sekitar 83 warga yang dalam pencarian setelah insiden longsor tersebut. Pemerintah berupaya keras untuk menemukan seluruh korban dan memastikan keselamatan warga.

Penanganan bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, dilakukan melalui lima kluster utama yang terintegrasi. Kluster pertama adalah pencarian dan pertolongan (SAR), yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Kluster SAR ini mendapatkan dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, para relawan juga turut serta aktif dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban.

Kluster kedua adalah kesehatan, dengan pos-pos kesehatan yang beroperasi selama 24 jam. Kluster ini didukung oleh sejumlah ambulans dan mekanisme rujukan yang selalu siaga. Layanan trauma healing juga disediakan bagi para korban terdampak untuk membantu pemulihan psikologis mereka.

Selanjutnya, kluster logistik bertugas memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi dengan baik. Kebutuhan tersebut meliputi sembako, makanan siap saji, serta perlengkapan penunjang seperti selimut dan kebutuhan esensial lainnya.

Kluster keempat adalah perlindungan sosial, yang didukung oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta BPBD Kabupaten Bandung Barat. Kluster ini berfokus pada pemberian bantuan dan perlindungan kepada para korban dan keluarga terdampak bencana.

Kluster terakhir adalah infrastruktur, yang berfokus pada pencegahan bencana lanjutan serta penyediaan fasilitas pendukung bagi warga terdampak. Ini mencakup upaya pemulihan infrastruktur dan pembangunan kembali yang lebih aman dan tangguh.

Lebih lanjut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah membahas rencana relokasi bersama Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung Barat. Pembahasan ini mencakup percepatan identifikasi lahan yang aman guna meminimalkan risiko bencana susulan di masa mendatang.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan keselamatan jangka panjang warga terdampak. Identifikasi lahan aman dan relokasi menjadi langkah krusial dalam upaya mitigasi bencana di wilayah tersebut.

Sumber: AntaraNews