Pemerintah harus punya strategi perbaiki tata niaga pertanian & peternakan

Merdeka.com - Dari tahun ke tahun, operasi pasar selalu digunakan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan. Hal ini dinilai sebagai jurus lama yang dilakukan pemerintah.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pertimbangan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat, Syaifil Bahri menyikapi kenaikan harga bawang putih dan telur ayam yang terjadi belakangan ini.

"Seperti tidak ada cara lain yang lebih efektif dan memberikan dampak jangka panjang untuk memperbaiki dan menjaga supplay-demand beberapa kebutuhan pokok rakyat Indonesia," katanya, Jumat (20/7).

Menurutnya, operasi pasar merupakan instrumen jangka pendek dan bersifat reaktif. Dia mengatakan, operasi pasar memang dalam beberapa kesempatan cukup efektif untuk menurunkan harga. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan menjelang bulan puasa dan Lebaran selama dua tahun berturut-turut.

Namun demikian, cara ini tidak bertahan lama jika tidak didukung basis produksi yang cukup dan konsisten untuk menjaga suplai tidak berkurang. Dia menegaskan, tata niaga produksi komoditi yang menjadi kebutuhan pokok rakyat termasuk telur ayam harus diperbaiki.

"Rantai produksi dari mulai bibit sampai pasar harus ditinjau ulang. Pemerintah jangan lagi berteriak-teriak cari kambing hitam. Semua itu terjadi karena ada mafia," katanya.

"Seringkali regulasi-regulasi yang tidak perlu dan membatasi sektor produksi dan perdagangan justru menciptakan korupsi, nepotisme dan monopoli baru oleh segelintir elite politik dan pengusaha yang dekat dengan pejabat-pejabat kementerian," sambungnya.

Dia mencontohkan kebijakan bawang putih dan telur. Pemerintah mewajibkan tanam 5 persen kepada para importir untuk mengejar swasembada bawang putih.

"Alih-alih memberikan solusi terbaik bagi tata niaga bawang putih nasioal, malah menjadi ajang perebutan kuota impor sehingga memberi peluang praktik suap menyuap antara pengusaha dan pejabat," kata Ketua DPP Petani NasDem ini.

Dia menyatakan, persekutuan monopoli antara BUMN dengan distributor besar justru mematikan para peternak ayam lokal. Jika hal ini terus dibiarkan yang terjadi adalah lahirnya monopoli baru di sektor pertanian dan peternakan.

Karena itu, menurutnya, sudah saatnya pemerintah memiliki strategi jangka panjang untuk memperbaiki tata produksi dan tata niaga di sektor pertanian dan peternakan dan juga harus fokus, jangan semua mau dibatasi dan dimonopoli.

"Hal ini akan membuat sektor pertanian di Indonesia tidak bisa berkembang dan sulit bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara," katanya.